Kepuasan Publik Pada Jokowi 76,7 Persen Menjelang Tahun Politik

Doc: ANTARA/HO-Humas Indometer

Ket. Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indometer pada 21 hingga 27 Januari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo mencapai 76,7 persen menjelang tahun politik yang dirilis di Jakarta, Minggu, (5/2/2023).

Jakarta - Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indometer pada 21 hingga 27 Januari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo mencapai 76,7 persen menjelang tahun politik.

"Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 76,7 persen," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan kilas balik setahun terakhir menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepala negara bertahan pada kisaran di atas 75 persen. Bahkan, pada survei terbaru 8,6 persen publik menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Masih di survei yang sama hanya 21,8 persen yang merasa tidak puas dan 1,8 persen di antaranya mengaku tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 1,5 persen.

"Menjelang tahun politik, publik mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 76,7 persen," ungkap dia.

Ia mengatakan anggapan bahwa tahun politik akan menggerus kepuasan publik terhadap eks Wali Kota Solo tersebut relatif tidak terbukti.

Kemudian menghangatnya situasi politik dilandasi kepentingan partai-partai politik untuk mendulang suara, terlepas dari fakta sebagian besar partai berada dalam baris pemerintahan saat ini.

"Sebut saja NasDem, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi," kata Leonard.

Sejumlah faktor dinilai turut mendukung tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi. Pada penghujung tahun 2022 pemerintah memutuskan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional.

"Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia," ucapnya.

Kemudian di tengah ancaman resesi global, kinerja perekonomian Indonesia justru cenderung positif dan terbukti resiliens.

"Meskipun Indonesia diyakini tidak akan memasuki resesi, Jokowi juga mewanti-wanti situasi seperti resesi tetap akan dirasakan sebagai dampak menurunnya perekonomian global khususnya terhadap sektor pangan dan energi," ujar dia.

Pemerintah diharapkan terus mendorong langkah-langkah untuk mencegah dampak resesi yang dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan inflasi. Misalnya kenaikan harga beras dan minyak goreng terutama menjelang Ramadan.

Survei Indometer dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak bertingkat survei. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan margin of error survei sekitar 2,98 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.