Program B35 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi Program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. Dia mengatakan pasokan minyak goreng sudah ditingkatkan dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl.

"Karena di sini hadir Dirut BPKPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi," katanya dalam Talkshow Implementasi B35 di Jakarta, Selasa (31/1).

Dengan permintaan ekspor kelapa sawit ke Eropa yang melemah, ia meyakini akan semakin banyak pasokan yang bisa digunakan untuk program B35 yang akan dimulai pada 1 Februari 2023. Penerapan B35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar.

"Tadi kami tanya dirjen EBTKE dan mengatakan besok Pertamina sudah siap menyediakan di setiap SPBU B35 yang akan terdistribusi dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Airlangga menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) yang menyerap 13,15 juta kl biodiesel akan menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dollar AS. Kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar 16,76 triliun rupiah dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida.

Pemerintah pun mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih berkelanjutan, dan mendorong agar penerapan B35 menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi para direksi BUMN di sektor energi.

Berkaca dari implementasi B30 pada 2022, sebanyak lebih dari 10,5 juta kl biodiesel telah disalurkan sehingga devisa sekitar 8,34 miliar dollar AS dapat dihemat.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menganggarkan dana hingga 31 triliun rupiah untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada badan usaha yang menjual biodiesel, apabila harga biodiesel lebih tinggi dari harga solar.