Kemenhub Minta Masukan Penanganan Zero ODOL Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meminta masukan dan kritik dari para pemangku kepentingan terkait baik dari instansi pemerintah, Kepolisian, dan stakeholder terkait dalam menyusun tahapan kegiatan dan rencana aksi penanganan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengatakan untuk pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 perlu dilakukan pentahapan terlebih dahulu mengingat pada tahun 2022 pelaksanaan penegakan hukum terkendala oleh situasi sosial dan ekonomi seperti adanya kelangkaan minyak goreng di awal tahun 2022 dan gejolak para pengemudi truk sehingga perlu dilakukan pentahapan awal melalui pemantapan beberapa kegiatan sebelum dilaksanakan penegakan hukum yang lebih komperensif dan menyeluruh.

"Pentahapan penanganan Zero ODOL meliputi sosialisasi dan edukasi, optimalisasi kinerja UPPKB, optimalisasi kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR Kendaraan), penegakan hukum melalui penerapan sanksi peringatan dan tilang," kata Hendro dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/1).

Ia menambahkan terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran tata cara pemuatan yang membahayakan keselamatan dilakukan Penangguhan Perjalanan dan transfer muatan. Tahap selanjutnya adalah penindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Pelaksanaan Zero ODOL 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri," lanjut Hendro.

Ia juga mengatakan bahwa Fenomena pelanggaran ODOL dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat baik terkait aspek keselamatan maupun kerusakan jalan yang memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit.

"Disamping itu dampak ODOL juga membuat kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti kerusakan kapal penyeberangan dan jembatan. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi, bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit," kata Hendro.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Ery Nursatari, mengungkapkan bahwa Zero ODOL dapat terlaksana jika terdapat kesinambungan dari berbagai pihak.

"Ini (Zero ODOL) bisa terlaksana, tinggal tugas kita bersama, baik pengusahanya, pengemudinya kemudian dari sektor ekonomi juga kita harus berkesinambungan, kemudian kita juga berharap semua bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kita untuk menciptakan keamanan keselamatan di jalan bisa terlaksana," katata.

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Popik Montanasyah mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, UPPKB cukup efektif dan masih dibutuhkan dalam penindakan, namun mengalami beberapa keterbatasan. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pemasangan alat WIM (Weigh in Motion) yang sudah terpasang di 3 (tiga) lokasi UPPKB yaitu Losarang, Balonggandu, dan Kulwaru.

"WIM kita yang sudah terpasang di ruas jalan, kalau kita katakan 100 truk yang melintas sekitar 70% sudah terdeteksi tidak melanggar. Nah yang 30% ini yang kita masukkan dan yang kita urus, hal ini sangat membantu mengurangi resiko petugas kita di lapangan," tutupnya.