Jokowi: Rakyat Pasti Rusuh Kalau Dulu Indonesia Tetapkan Lockdown

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin bahwa Indonesia dilanda kerusuhan jika pemerintah menetapkan kebijakan lockdown pada masa awal pandemi Covid-19. Sebab, keputusan lockdown bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya memperhitungkan dengan sangat matang untuk tidak melakukan lockdown saat itu. Sebab, jika lockdown dilakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan masyarakat tidak memiliki peluang untuk mencari nafkah dan negara tak bisa memberikan bantuan.

"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/1).

Jokowi mengaku bahwa potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown untuk pola penanganan pandemi Covid-19.

"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan dirinya mendapatkan banyak sekali tekanan pada saat awal pandemi Covid-19. Sebab, 80 persen anggota menteri Kabinet Indonesia Maju menyarankan agar Indonesia dilockdown.

Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.

"Pada saat memutuskan lockdown atau tidak lockdown, rapat menteri 80 persen 'Pak, lockdown karena semua negara memang melakukan itu'. Gak dari DPR dan partai semuanya minta lockdown," ujarnya.

"Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, bisa salah dan keliru," lanjutnya.

Meski begitu, Jokowi justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," tutur Jokowi.

Turut hadir dalam pembukaan Rakornas Transisi PC-PEN adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Mahfud MD, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.