Hilirisasi Jangan Abaikan Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA - Pemerintah akan terus berupaya untuk tetap mendorong penciptaan lapangan kerja meski sektor hilirisasi menjadi prioritas saat ini. Komitmen tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah menggenjot hilirisasi energi dan industri ramah lingkungan yang dapat berimbas terhadap penciptaan lapangan kerja.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui saat ini pemerintah memang tengah memprioritaskan investasi di sektor hilirisasi yang berorientasi pada energi hijau dan industri hijau yang padat teknologi. Hal itu pun menciptakan konsekuensi turunnya jumlah lapangan pekerjaan karena automatisasi.

"Yang namanya hilirisasi itu pasti padat teknologi. Dan ini cara untuk bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Konsekuensinya, pasti tidak banyak atau tidak maksimal dengan karyawan. Ini antara pilihan, kita maju padat karya, tapi lambat kita maju atau kita pakai teknologi untuk cepat kita maju," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/1).

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di sektor-sektor prioritas tersebut. Dia mencontohkan proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, di mana Bahlil meminta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas untuk menggunakan tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan smelter.

"Contoh, katakanlah Freeport, mereka bangun investasi 2,8 miliar dollar AS di Gresik. Ada bagian pekerjaan konstruksinya yang bisa dilakukan oleh manusia dengan tanpa mengurangi kualitas dan schedule (jadwal), saya minta kepada Pak Tony dengan kontraktornya untuk bisa memakai tenaga kerja, jangan memakai peralatan. Ini dalam rangka kebijakan negara juga untuk memperhatikan betul padat karya," katanya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga menuturkan meski fokus di sektor hilirisasi, tidak berarti pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. "Tujuan investasi memang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau gaya kita masih gaya 80-an, bagaimana kita mau maju. Tapi, bukan berarti kita abaikan mereka karena padat karya ini penting untuk menciptakan lapangan kerja yang masif," katanya.

Contoh lainnya, pemerintah juga tetap fokus untuk mendukung sektor UMKM yang ternyata mampu membuka lapangan pekerjaan bagi tujuh juta orang. Data Kementerian Investasi mencatat bahwa Online Single Submission (OSS) telah berhasil menerbitkan 1,8 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil dengan investasi sebesar 318,6 triliun rupiah dan menyerap 7,6 juta orang pekerja.

Nilai Tambah

Program hilirisasi dari pemerintah direspons positif oleh pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyebut hilirisasi industri bisa menjadi salah satu strategi untuk mengeksplorasi potensi perekonomian Tanah Air. "Dengan melaksanakan hilirisasi, Indonesia berpotensi untuk memberikan nilai tambah yang luar biasa, terutama karena Indonesia memiliki berbagai mineral dan potensi energi terbarukan yang besar," ujar Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, melalui keterangan di Jakarta, pekan lalu.

Arsjad mengatakan terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan program hilirisasi industri di Indonesia belum efisien dan kalah saing dengan produk asing, di antaranya adalah kurangnya pendanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan riset dan penggunaan teknologi.

Menurut Arsjad, salah satu indikator keberhasilan penghiliran industri di Tanah Air adalah pelibatan sektor swasta termasuk investor global. Investasi dalam negeri maupun global perlu bergerak sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, di antaranya adalah pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.