DPR Minta Kementan Evaluasi Diri

JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi diri secara menyeluruh karena belum mampu menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Bahkan hingga kini, Komisi IV DPR RI menilai ketahanan pangan di Indonesia makin memburuk pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta kebijakan impor beras.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1). Dirinya pun mempertanyakan komitmen segenap jajaran pejabat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk. Salah satu indikator yang ditunjukan, yaitu munculnya impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan (impor) meningkat. Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional," ungkap Sudin memimpin rapat tersebut.

Dia juga menyoroti soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Akibat hal itu, pemerintah pusat memutuskan mengambil keputusan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang dinilai di bawah target. Sehingga, dia menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.

"(Harus) evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya. (Kami melihat) rendahnya komitmen (Kementan) yang tercermin dari informasi yang tidak konsisten," lugasnya.

Demi menyambut 2023 dengan kinerja lebih baik, Sudin mewakili Komisi IV DPR RI mengingat kembali agar Kementan meninjau ulang setiap program kerja. Harapannya, setiap program kerja yang dicanangkan pada tahun ini berkontribusi jangka panjang, menengah, dan pendek sehingga berdampak langsung kepada pangan Indonesia.

Realisasi Anggaran

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan realisasi atau serapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2022 mencapai 15,65 triliun rupiah atau 95,15 persen dari pagu APBN. "Tahun 2022 baru saja berakhir, banyak tantangan dalam pembangunan pertanian selama satu tahun terakhir, khususnya akibat dampak Pandemi Covid-19, konflik Rusia - Ukraina, serta dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan krisis pangan dan energy," ucap Mentan.

Mentan mengatakan capaian beberapa output utama Kementan pada 2022 meliputi program pengembangan padi terealisasi 100,23 persen dari target 963,38 ribu hektar pengembangan jagung 105,93 persen dari target 408,31 ribu hektar kawasan bawang merah 100 persen dari target 5.983 ha, kawasan bawang putih 100 persen dari target 1.700 hektar, kawasan tebu 100 persen dari target 4.800 hektar.

Kawasan kopi 100 persen dari target 18.393 ha, optimalisasi reproduksi 114,33 persen dari target 3 juta ekor, Kredit Usaha Rakyat 126,03 persen dari target 90 Triliun rupiah, penyediaan embung pertanian 99,75 persen dari target 400 unit, alsintan prapanen 100 persen dari target 21.448 unit serta alsintan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan 96,74 persen dari target 4.726 unit.