Desakan Seleksi Terbuka Menguat, Plt Dirjen Albertus Dinilai Tidak Layak Jadi Dirjen Bimas Katolik Definitif

"Kita kan punya asosiasi yang namanya Askapemkat atau Asosiasi Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarkat Katolik, nah dalam asosiasi ini, disampaikan banyak keluhan, aspirasi yang mengungkapkan tidak kompetennya Pak Plt Dirjen sekarang. Karena itu, kita desak supaya dilakukan lelang terbuka, bila perlu Dirjen Bimas ini berasal dari Papua Barat, kita juga banyak tokoh yang kompeten," pungkas Hugo.

Sebelumnya, 4 ormas Katolik mulai dari Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI), Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Pengurus Pusat Pemuda Katolik, dan Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo agar segera menginstruksikan kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan Dirjen Bimas Katolik. Dalam surat tertanggal 4 Januari 2023 ini, empat ormas ini menyampaikan tiga hal, pertama, jabatan Plt Dirjen sudah tidak sesuai dengan aturan karena telah lebih dari satu tahun.

Kedua, kewenangan Plt sangat terbatas karena tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Ketiga, keempat ormas ini juga menyampaikan masalah kebijakan dan aspires dari Asosiasi Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia pada Juli 2022 berjumlah 437 Satker Bimas Katolik yang berasal dari 35 Provinsi, dan 401 di kabupaten/kota, dan 1 di tingkat pusat, serta 1 STAKAT Negeri Pontianak.

Surat ini diitandatangani oleh Ketua Presidium DPP WKRI Justina Rostiawati, Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada, dan Ketua Presidium PP ISKA Luky A Yusgiantoro.