Lanjutan Gelaran Formula E Harus Ditinjau

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kegiatan Formula E perlu dievaluasi karena selama ini tidak membawa manfaat kepada masyarakat menengah ke bawah. "Kegiatan ini tidak mendongkrak perekonomian Jakarta, juga tidak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak perlu diadakan lagi," ujar Trubus.

Dia mengingatkan jangan sampai kegiatan ini hanya sebagai pencitraan lagi. Karena anggaran yang dikeluarkan besar sekali, tetapi pendapatannya tidak signifikan.

Berdasarkan kalender balap musim ke-9 yang dirilis Formula E Operation (FEO), Jakarta E-Prix dihelat dua kali tahun ini. Tanggal yang sudah diunggah di situs fiaformulae.com adalah 3-4 Juni 2023.

Vice Presiden Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarif, menyatakan penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2023 kini telah memasuki tahap persiapan. Manajemen Jakpro terus berkoordinasi dengan FEO selaku penyelenggara global balap mobil listrik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong Jakarta Propertindo (Jakpro) mencari sponsor, termasuk opsi menawarkan kepada BUMN untuk ajang balap mobil listrik, Formula E 2023.

"Silakan saja, kalau sponsor mau," kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/1).

Heru menyerahkan sepenuhnya kepada Jakpro karena terkait bisnis. "Itu kan bisnis, bagaimana proposalnya, silakan saja terserah Jakpro," katanya. Heru pun mempersilakan ajang tersebut digelar karena sudah ada kontrak dengan Formula E Operation (FEO) selaku operator sekaligus pemegang lisensi Formula E. Pelaksanaan Formula E Jakarta dilakukan selama tiga musim: 2022-2024.

Sementara itu, Komisi B Epidemiolog Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak minta Heru tidak meniru Anies Baswedan terkait manajemen Formula E. "Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru. Hingga selesai masa jabatan Anies, persoalan Formula E tidak kunjung selesai," kata Gilbert.

Dia mengatakan Jakpro berkali-kali menyatakan akan memberikan hasil audit, tapi juga diserahkan. Belakangan malah akan melanjutkan gelaran. "Padahal besaran kerugian tidak diungkap. Malah sekarang akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun," ujar Gilbert.

Menurut Gilbert, kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies. "Sebaiknya Jakpro memberikan hasil audit Formula E. Alasan bahwa audit BPK sedang berjalan, tidak boleh menjadi dalih melarang audit oleh kantor akuntan publik," jelas Gilbert.

Kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Jakpro semata-mata, tetapi tanggung jawab Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur yang sedang menjabat.Jon/G-1