BI Perkirakan Inflasi Melampui 2-4 Persen dari Target Batas Atas

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi inti akan meningkat hingga 4,15 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun ini. Begitu pula dengan ekspektasi inflasi karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2022 di Jakarta, Selasa (23/8), mengatakan inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food juga semakin menguat karena tertekan dari sisi permintaan.

Perry memperkirakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan meningkat pula menjadi 5,24 persen (yoy) pada akhir tahun ini, yang didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan.

Pada Juli 2022, inflasi IHK tercatat sebesar 4,94 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35 persen (yoy).

Inflasi kelompok volatile food tercatat sangat tinggi mencapai 11,47 persen (yoy) pada periode tersebut, yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan.

Inflasi kelompok harga diatur pemerintah atau administered prices juga meningkat menjadi 6,51 persen (yoy) sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi.

"Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah sebesar 2,86 persen (yoy) pada Juli 2022 didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi," katanya.

Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan dapat mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran dua sampai empat persen.

Daya Beli

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, mengatakan jika pemerintah bersikukuh menaikkan harga pertalite menjadi 10 ribu rupiah per liter dan solar menjadi 8.500 rupiah per liter sudah pasti menyulut inflasi. Kenaikan pertalite akan berkontribusi 0,93 persen terhadap inflasi, sedangkan solar diperkirakan 1,04 persen atau secara total mencapai 1,97 persen.

Dengan inflasi Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen yoy maka inflasi akan mencapai 7,17 persen yoy jika harga BBM subsidi naik. Hal itu akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penggunaan APBN akibat kenaikan minyak dunia.

"Sanksi ekonomi yang dijatuhkan barat kepada Russia menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuat kontrak jangka panjang pembelian minyak dengan harga yang lebih murah. Begitu juga dengan Iran, Venezuela, dan Nigeria juga diberikan sanksi ekonomi oleh barat, ini bisa kita manfaatkan, karena kita tidak terikat untuk turut serta memberikan sanksi ekonomi kepada negara-negara tersebut," kata Rossanto.

Pertamina juga diminta merevitalisasi sumur minyaknya agar bisa meningkatkan produksi.