Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Dukung Otsus-DOB Papua, Pimpinan Daerah dan Tokoh Papua Barat Kirim Dokumen Deklarasi ke Presiden Jokowi

📅 Kamis, 16 Jun 2022, 10:08 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dukung Otsus-DOB Papua, Pimpinan Daerah dan Tokoh Papua Barat Kirim Dokumen Deklarasi ke Presiden Jokowi Doc: ANTARA/Kominfo Papua Barat
Ket. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota dan para tokoh masyarakat usai melakukan deklarasi mendukung pelaksanaan Otsus dan DOB di Papua di Manokwari, Rabu (14/6).

MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Paulus Waterpauw yang dihubungi dari Manokwari, Kamis (16/6), mengatakan deklarasi dukungan Otsus dan DOB merupakan kesepakatan para bupati, wali kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.

Selain dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan Otsus dan DOBdikirim ke pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Naskah deklarasi dukungan kebijakan Otsus dan DOB disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan," kata Waterpauw.

Ia menegaskan bahwa isi deklarasi para pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang itu menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus.

"Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati, wali kota se-Provinsi Papua Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua," demikian salah satu isi butir deklarasi.

DOB dan Otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat bertempat di Gedung PKK, Arfai, 14 Juni 2022.

Zakarias Horota selaku Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai membacakan deklarasi setelah didahului penyampaian aspirasi tokoh masyarakat Soleiman Sikirit, dan tokoh pemuda Sius Dowansiba.

Waterpauw yang merupakan putra asli Papua dan mantan Kapolda Papua Barat menyebut deklarasi dukungan pemekaran dari para bupati dan masyarakat Papua Barat merupakan salah satu hasil pelaksanaan Raker Paripurna Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat.

Adapun raker para bupati dan wali kota itu sebagai wadah konsolidasi pemerintahan, kerja sama, dan sinkronisasi program-program di daerah bersama provinsi.

"Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan,soliditas pemerintahan, dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab," kata Waterpauw.

Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat Papua Barat.

Dokumen deklarasi dukungan Otsus dan DOB ditandatangani Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, Pj Bupati Tambrauw Engelberthus G Kochu.

Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Rektor Unipa Meky Sagrim, Tokoh Masyarakat Ayamaru Marthen Nauw, Tokoh Masyarakat Flobamora Clinton Tallo, Tokoh Binasket Napolion Fakdawer, Tokoh Ikaswara Jawa Sujanto, Tokoh Intelektual Arfai Mansel Yafet Inden, Tokoh Pemuda Soerse Daisu, Tokoh Perempuan Lenie M Prawar, Tokoh Agama Pdt Zadrak Simbiak, dan para tokoh lainnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dagelan Tak Mutu Lapas Cibinong, Bisa Bangun 10 Rumah Sultan, tak Ada Anggaran Beli CCTV Rp200.000  
    Aparat dan pejabat di negeri ini makin terang2an ...
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
  • Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot
    Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...
  • Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional
    Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...
Advertisement
Inacraft Detail Sidebar
Megapolitan
Blok M Hub Ditata, Pramono ...

Hang Nadim Masih Berasap, Para Penumpang Diberi Masker

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Hang Nadim Masih Berasap, P...
Megapolitan
Transfer ke Daerah Menjadi ...
Olahraga
Ada Harapan dari Sepak Takr...

Pertamina Patra Niaga Umumkan Harga BBM Per 1 Oktober

1.5 jam yang lalu | Bambang Wijanarko

Ekonomi
Pertamina Patra Niaga Umumk...
Advertisement
Kapolri Diganti, Paripurna DPR Setujui Komjen Suyudi Gantikan Jenderal Listyo Sigit

Kapolri Diganti, Paripurna DPR Setujui Komjen Suyudi Gantikan Jenderal Listyo Sigit

01 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.