Lonjakan Harga Pangan Global Berpotensi Memicu Krisis Sosial

» Inflasi tinggi melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan mereka yang kurang mampu.

» Dalam jangka panjang perlu diimplementasikan politik pangan yang berorientasi pada bahan baku lokal.

JAKARTA - Tahap pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 kembali menghadapi tantangan lonjakan harga pangan dan energi dunia karena faktor geopolitik dan perubahan iklim. Kenaikan harga pangan global tersebut bahkan berpotensi menjadi krisis global baru yang memicu krisis sosial bahkan politik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/5), mengatakan dunia usaha akan terus berkoordinasi dengan pemerintah guna mengantisipasi dampak krisis global bagi Indonesia.

"Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir krisis pangan, sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial yang kemudian bisa menjadi krisis politik dalam negeri," kata Arsjad.

Koordinasi tersebut dalam bentuk penguatan ketahanan pangan dan pertanian Indonesia. Kadin, jelasnya, memiliki program pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan skema close loop yang ditujukan untuk membina petani serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.

Dikatakan, kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan di beberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, telah menyebabkan inflasi global.

Kondisi itu ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan mereka yang kurang mampu dan berpotensi menyebabkan krisis sosial, di mana terjadi risiko peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Bersiap Diri

Proteksi bahan pangan masing-masing negara pun mulai dilakukan dan tidak ada lagi slogan pro-ekspor untuk bahan pangan. Walaupun dampak inflasi global di Indonesia relatif kecil dibanding dengan inflasi global dan di negara lain, namun harus bersiap diri dan mengantisipasi terhadap imbas inflasi global.

"Dibutuhkan gotong royong, dialog sosial, dan kerja sama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, buruh untuk menghadapi tantangan krisis ini," katanya. Indonesia juga memegang peran yang kritikal dalam mempererat kerja sama ekonomi internasional ini, terutama melalui Presidensi G20.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, yang diminta pendapatnya mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus memperkuat kemandirian pangan. Pelaku usaha misalnya masuk dengan cara memperkuat investasi sektor pangan.

"Dalam jangka panjang perlu diimplementasikan politik pangan yang berorientasi pada bahan baku lokal," tegasnya.

Penguatan pangan lokal, kata dia, demi menekan kebergantungan impor pangan, sehingga pasokan pangan dalam negeri tidak rentan terganggu dampak global. Sedangkan untuk kemandirian pangan dalam jangka pendek perlu diperhatikan fluktuasi permintaan dan penawaran yang bisa diantisipasi.

"Dari sisi penawaran kegagalan panen akibat kekeringan dan bencana banjir, juga relatif bisa diperkirakan. Untuk itu, peranan Bulog sebagai penyangga harga perlu diefektifkan," katanya.

Diminta terpisah, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan food security sudah ada di Indonesia sejak sebelum pandemi dan perang.

Beberapa tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan seperti perubahan iklim dan bencana alam, urbanisasi, transisi demografi di sektor pertanian, teknologi dan produktivitas yang rendah.

Tantangan lainnya, rantai distribusi pangan panjang, biaya tinggi dan manajemen yang lemah.

Kebijakan ketahanan pangan, jelasnya, sebaiknya mempertimpangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. "Indonesia bisa mencontoh negara Filandia jika ingin mewujudkan kedaulatan pangan. Negara tersebut berada di urutan pertama dalam Food Security Index Global 2020," pungkas Esther.