Kadin Bentuk 'Carbon Market Hub' Dukung Transisi Energi pada G20

JAKARTA - Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia membentuk carbon market hub sebagai komitmen mendukung realisasi transisi energi yang didorong pemerintah pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Transisi global menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), nol emisi, dan digitalisasi ditargetkan paling lambat tahun 2060. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia menetapkan pemanfaatan EBT akan mencapai 23 persen untuk pembangkit listrik.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/4), mengatakan carbon market hub merupakan satu dari setidaknya dua inisiatif yang ditargetkan Business 20 (B20) dalam Presidensi G20 Indonesia.

"Ini dilakukan setidaknya melalui dua inisiatif yaitu upaya pembentukan Carbon Market Hub di Indonesia serta inisiatif blended finance untuk transisi energi hijau. Ini sedang kami upayakan di B20 menjadi legacy outcome," katanya.

Mencari Mitra

Kadin siap melakukan kampanye dan mencari mitra dari negara-negara anggota G20. Shinta menuturkan pentingnya kolaborasi dunia usaha secara global untuk mendukung transisi energi.

Menurut Shinta, isu tersebut harus dilakukan oleh semua negara tanpa kecuali, agar bisa menekan efek negatifnya terhadap perubahan iklim, keberlangsungan ekonomi dan lingkungan hidup.

"Di Business 20 (B20) Indonesia khususnya, kami mendorong adanya kolaborasi yang lebih dalam antara negara maju dan berkembang. Baik dari segi pendanaan maupun kerja sama teknologi dan manpower. Baik melalui investasi, perdagangan, exchange dan lainnya," ucap Shinta.

Dalam implementasi transisi energi di Tanah Air, Kadin berharap hal itu dapat terus memperoleh dukungan kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan proporsional.

Hal ini dikatakannya tidak hanya akan berpengaruh pada pemberian insentif usaha, peningkatan efisiensi ataupun kemudahan iklim investasi di sektor energi terbarukan saja.

"Dengan demikian, transisi energi nasional bisa berjalan mulus dan realistically achievable dalam jangka menengah tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah," pungkas Shinta.