Heboh! Luhut Perintahkan KPK, Kejaksaan, dan Polisi Penjarakan Mafia Pelabuhan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polisi menindak tegas para mafia pelabuhan.

"Saya mohon KPK dengan kejaksaan dan polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien karena masih banyaknya mafia-mafia di pelabuhan yang bergerak bebas dan bermain. Ia mengatakan pemantauan telah dilakukan di 10 pelabuhan utama Indonesia, termasuk Batam.

Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.

"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," tegas Luhut

"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," tambah Luhut.

Ia meminta agar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjerat para mafia pelabuhan tersebut.

"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini, sudah jelas merusak, sistem kita diganti atau dipenjarakan," ucap Luhut.