Pemerintah Bayangan Berkampanye Melalui Radio Gelap

BANGKOK - Pemerintah bayangan Myanmar yang ingin menggulingkan junta pada Jumat (20/8) mulai melancarkan kampanye dengan menggunakan radio gelap untuk mengimbangi pemberitaan yang disebarluaskan oleh media promiliter yang menguasai penyiaran lewat gelombang radio.

"Langkah ini bertujuan untuk menggalang dukungan bagi perlawanan kami melalui siaran berita internasional," demikian pernyataan dari salah satu anggota parlemen yang bergabung dalam pemerintahan bayangan dan kini sedang dalam persembunyian.

Pada peluncuran siaran radio pertama dari pemerintah bayangan yang mengudara selama 30 menit dua kali dalam sehari itu, dilaporkan seputar informasi pembaruan Covid-19, rincian dugaan kekejaman militer, dan membacakan surat-surat dari para pendukung demokrasi.

Turut disiarkan pula laporan aksi pasukan bela diri lokal yang bermunculan di seluruh Myanmar dalam perlawanan mereka terhadap pasukan junta dengan berbekal senapan berburu atau senjata rakitan yang diproduksi di pabrik-pabrik darurat di hutan.

"Kami mengirimkan harapan terbaik kami kepada Anda dan kami sangat bangga dengan Anda," demikian bunyi surat seorang pendengar yang dibacakan melalui radio gelap itu.

Saat mempromosikan peluncuran radio gelap ini di media sosial, pihak pemerintah bayangan Myanmar menyerukan pada para calon pendengar untuk membeli radio dan turut mendengarkan sebagai antisipasi jika penyebaran informasi melalui internet dipadamkan oleh junta.

Reaksi Kudeta

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer dalam kudeta Februari lalu. Kudeta ini kemudian memicu terjadi aksi protes prodemokrasi besar-besaran yang ditanggapi oleh militer dengan kekerasan berdarah.

Terkait kehadiran pemerintah bayangan Myanmar ini, pihak junta militer telah memasukkan mereka dalam kategori kelompok teroris. Ini berarti siapapun yang melakukan kontak dengan pemerintah bayangan, termasuk awak media, bisa dikenai tuntutan pelanggaran undang-undang kontraterorisme.

Pada Rabu (18/8) lalu, kelompok pemantau lokal menyatakan bahwa pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.000 warga sipil sejak terjadi kudeta pada Februari lalu.

Sementara itu pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, membenarkan perebutan kekuasaan di Myanmar dengan mengklaim terjadinya kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. AFP/I-1