Presiden Terpilih Iran Tolak Bertemu Joe Biden

TEHERAN - Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, mendukung negosiasi perjanjian nuklir, namun menolak bertemu Presiden AS, Joe Biden, bahkan jika Washington DC mencabut semua jenis sanksi.

Dalam konferensi pers pertamanya usai memenangkan pemilu, bekas hakim konservatif itu membeberkan prioritas utama selama masa pemerintahannya, antara lain perbaikan hubungan diplomasi dengan negara-negara Teluk. Namun begitu dia kembali memperingatkan musuh bebuyutan Arab Saudi untuk menghentikan intervensi militer di Yaman.

Raisi yang berusia 60 tahun akan menggeser tokoh reformis, Hassan Rouhani, pada 3 Agustus mendatang. Sebagaimana perdana menteri saat ini, dia pun memprioritaskan pencabutan sanksi yang melumpuhkan ekonomi, terutama demi pemulihan pasca pandemi.

"Kami mendukung proses negosiasi yang menjamin kepentingan nasional kami. Amerika sebaiknya segera kembali ke Perjanjian Nuklir 2015 dan memenuhi komitmennya sesuai isi kesepakatan," kata Raisi yang termasuk ke dalam daftar pejabat Iran yang dikenakan sanksi AS.

Sejak April silam, kedua negara secara tidak langsung menegosiasikan perjanjian nuklir di Wina, Austria, bersama dengan Uni Eropa, Russia dan Tiongkok.

Raisi mengatakan kebijakan luar negeri Iran tidak akan bergantung pada Perjanjian Nuklir 2015. Namun dia mendesak bahwa semua sanksi AS harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran.

Untuk menggandakan tekanan, Iran secara perlahan melanggar batasan pemerkayaan uranium sesuai perjanjian. Batasan itu didesain untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Teheran sebaliknya bersikeras program atomnya murni untuk keperluan sipil, bukan militer.

Pejabat Iran mengatakan kemenangan Raisi tidak akan mempengaruhi posisi Iran di meja negosasi. Adalah Ayatollah Ali Khamenei yang menentukan semua kebijakan penting, bukan perdana menteri atau parlemen.

Ketika ditanya apakah dia bersedia menemui Presiden AS Joe Biden jika semua sanksi dicabut, Raisi menjawab singkat, "tidak!"

Sejak era Presiden Donald Trump, Washington berusaha mengamandemen isi perjanjian untuk meredam intervensi militer Iran di Timur Tengah. Tuntutan tersebut sempat digaungkan kembali oleh Biden, menyusul lobi politik negara-negara Arab yang melihat kebijakan Iran "mendestabilkan" kawasan.

Serupa Khamenei, Raisi menegaskan aktivitas regional dan program peluru kendali balistik milik Iran tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan. "Mereka (AS) tidak menaati perjanjian yang sudah dibuat. Bagaimana mereka mau memasuki diskusi baru?" tukas Raisi.

Saat ini Iran dikabarkan tengah berunding dengan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara. Menurut Raisi, dia akan menyambut normalisasi diplomasi dengan Riyadh. "Pembukaan kedutaan besar Arab Saudi di Teheran bukan masalah bagi Iran," kata dia. DW/I-1