Dubes di PBB Serukan Tindakan Kolektif Terhadap Junta

NEW YORK - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sebelumnya menolak untuk meninggalkan jabatannya meskipun telah dipecat setelah kudeta pada Februari, telah menyerukan tindakan-tindakan kolektif yang efektif terhadap junta. Seruan itu diutarakan utusan di PBB itu menjelang digelarnya perundingan di Dewan Keamanan yang membahas situasi krisis di Myanmar.

"Sangat mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional," tulis Kyaw Moe Tun dalam sebuah surat kepada badan dunia tertanggal 28 Mei dan dipublikasikan pada Senin (14/6).

"Tindakan-tindakan yang kuat, tegas dan terpadu, sangat penting dan dibutuhkan segera," imbuh Moe Tun.

Dalam surat itu, Moe Tun juga menyebutkan bahwa kurangnya tindakan seperti itu oleh masyarakat internasional akan semakin mendorong militer untuk terus melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal terhadap warga sipil dan akan mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa lebih lanjut di Myanmar.

Moe Tun dengan penuh semangat menolak kudeta 1 Februari dan menepis klaim junta bahwa dia sudah tidak lagi mewakili Myanmar, apalagi hingga saat ini PBB masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.

Moe Tun pun mengatakan bahwa kurangnya reaksi internasional yang kuat setelah kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, turut berkontribusi untuk memfasilitasi tindakan keras yang mematikan terhadap pengunjuk rasa antikudeta.

"Jika komunitas internasional, termasuk PBB, telah mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tulis dia.

Penundaan Perundingan

Terkait rencana akan digelarnya perundingan mengenai Myanmar di Dewan Keamanan PBB, delegasi dari Tiongkok telah berulang kali berupaya untuk menundanya. Tetapi kabarnya pertemuan tertutup di Dewan Keamanan PBB akan dijadwalkan digelar pada Jumat (18/6) untuk membahas upaya mediasi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) ungkap sejumlah diplomat pada Senin.

Dalam perundingan nanti, Dewan Keamanan PBB akan mendengarkan penjelasan dari Erywan Pehin Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei, yang merupakan salah satu dari dua utusan Asean yang telah bertemu dengan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, pada awal bulan ini.

Saat berada di Myanmar, dua utusan Asean tidak bisa bertemu dengan anggota pemerintahan tandingan yang terdiri dari mantan anggota parlemen tersingkir dari Partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Suu Kyi.

Selain itu Dewan Keamanan pada Jumat juga akan mendengar pandangan dari utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang baru saja kembali dari perjalanan panjang ke Myanmar.

Selama ini Asean telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, tetapi blok regional tersebut memiliki prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggotanya sehingga para pengamat mempertanyakan seberapa efektif tindakan Asean bisa mempengaruhi peristiwa-peristiwa di negara tersebut.

Perundingan Dewan Keamanan PBB terakhir yang membahas Myanmar telah berlangsung pada 30 April lalu. Dalam sebuah pernyataan yang bulat, 15 anggota dewan menyerukan diakhirinya segera kekerasan di Myanmar sebagaimana dinyatakan dalam rencana Asean.