2019, Skema KPR Sasar Kaum Milenial

Dalam skema baru KPR bagi milenial, tidak ada batasan besaran penghasilan dengan suku bunga yang dikenakan di bawah lima persen dan uang muka satu persen serta bantuan uang muka empat juta rupiah.

JAKARTA - Pemerintah tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda memiliki rumah. Skema baru itu sedang dibahas Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema tersebut mulai dilaksanakan pada tahun depan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Selama ini, mereka tidak bisa memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disebabkan pembatasan penghasilan maksimal sebesar 4-7 juta rupiah per bulan sehingga harus menggunakan KPR komersial.

"Skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan di bawah lima persen, uang muka satu persen dan bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah," ungkap Basuki di hadapan generasi milenial di Jakarta, Senin (10/12).

Terkait keterjangkauan harga rumah, Kementerian PUPR akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusinya, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga tertinggi rumah.

"(Waktu berjalan cepat), jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," kata Basuki

Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah di mana pada 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian di atas 1 juta unit rumah itu pertama kalinya terjadi sejak program dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan selama 42 tahun BTN secara konsisten menyalurkan KPR subisidi dan non subsidi dengan total 4,2 juta unit rumah senilai lebih dari 257,6 triliun rupiah.

"Sementara dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015 silam, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 2,2 juta unit rumah kepada masyarakat baik yang subsidi maupun non subsidi," katanya.

Konsep TOD

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan.

"Pembangunannya diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi publik. Sehingga para milenial harus merubah mindset dari rumah horizontal jadi vertikal mengingat keterbatasan lahan perkotaan," tutupnya. ers/E-10