2018, Imbal Hasil Ditargetkan Rp6,1 Triliun

BANDUNG - Imbal hasil investasi dari dana haji tahun ini ditargetkan dapat mencapai 6,1 triliun rupiah. Setahun kemudian, imbal hasil ditargetkan naik menjadi 6,7 triliun rupiah.

Plt. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan imbal hasil itu diperoleh dari sekitar 35 persen dana haji yang dikelola Kementerian Agama untuk sejumlah investasi syariah di tanah air. "Saat ini dana haji kita sekitar 105 triliun rupiah, 65 persen disimpan di bank syariah, sosialnya diinvestasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tahun ini imbal hasil ditargetkan sebesar 6,1 triliun rupiah," ujarnya dalam Forum Grup Discussion ( FGD) mengenai Tantangan Pengelolaan Keuangan Haji di Bandung, Minggu (20/5). Dia menjelaskan dana tersebut akan menambah dana operasional haji, di mana setiap tahunnya diperlukan sekitar 12 triliun rupiah.

Abimanyu menargetkan pada 2022 , dana imbal hasil investasi tersebut dapat menutupi seluruh biaya operasional haji. Dengan demikian maka biaya haji akan lebih murah dimasa mendatang. Abimanyu menambahkan secara perlahan dana investasi akan ditingkatkan, dengan mengurangi dana haji yang ditabung di 31 bank penerima biaya haji.

"Harus maksimal 50 persen dana ditabungkan haji, sosialnya untuk diinvestasikan secara syariah dan harus untung," tegasnya. Dia juga mengatakan, berencana menginvestasikan dana haji di Arab Saudi. Saat ini sudah ada sekitar lima proposal investasi yang akan dijajaki mulai tahun depan, seperti dibidang transportasi haji, penginapan haji, katering dan lain-lain.

"Arab Saudi dipilih dana yang masuk dalam bentuk mata uang Arab Saudi atau real, atau dolar. Sehingga akan mengurangi mismatch nilai tukar antara pendapatan dan biaya operasional. Ini selama ini menjadi masalah haji di Indonesia," tegasnya.

Gandeng Akademisi

Pada kesempatan yang sama, BPKH Kementerian Agama menyepakati kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES ) Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar untuk melakukan kajian terkait pengelolaan keuangan haji. Abimanyu mengatakan dukungan akademisi diperlukan mengingat masih sangat sedikit kajian terkait investasi syariah terutama pengelolaan dana haji di Indonesia.

"Kajian sustainabilitas keuangan haji akan dilakukan bersama ISEI dan MES yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan haji," tegasnya. Farida, Wakil Ketua ISEI Jabar menyatakan siap melakukan kajian terkait pengelolaan keuangan atau dana haji sehingga mampu meningkatkan dana imbal hasil yang berujung pada peningkatan pelayanan haji di Indonesia.

" FGD ini juga menjadi salah satu bentuk transparansi atas pengelolaan dana haji di Indonesia. Dana haji yang sangat besar harus kembali dimanfaatkan kepada jamaah haji,termasuk yang masih dalam daftar tunggu" tuturnya.

tgh/E-10