200.000 Pencari Kerja Akan Dimagangkan

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) menyelenggarakan pemagangan untuk para pencari kerja. Tahun ini, direncanakan sebanyak 200 ribu pencari kerja dimagangkan di sejumlah perusahaan yang berada di kota-kota besar.

Direktur Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono, usai acara "Seminar dan Talkshow Pemagangan Nasional", di Jakarta, Rabu (31/7), menegaskan pekerja magang bukan buruh murah karena mereka mendapat upah sesuai aturan atau minimal 75 persen dari upah minimum provinsi. "Bahkan ada yang mendapatkan UMP penuh, tergantung pada perusahaan pengguna atau tempat magang," tambahnya.

Menurutnya, program magang merupakan cara terbaik bagi pencari kerja untuk mengenal dan belajar tentang dunia kerja yang sangat berbeda dengan dunia sekolah atau kuliah. "Tidak sedikit yang diterima di tempat magang sebagai pekerja penuh," ujar dia.

Satrio mengatakan materi pemagangan macam-macam sesuai permintaan lapangan pekerjaan. "Macam-macam, sesuai permintaan perusahaanlah," kata dia.

Ia mengatakan, tahun 2020, pemerintah juga menargetkan 220 orang pencari kerja mengikuti program pemagangan. "Lulus pemagangan ini bisa ditempatkan di luar negeri, bisa dalam negeri," kata dia.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar, mengapresiasi GNIK atas konsistensinya mendukung program pemagangan sebagai wujud pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah di tahun 2019.

Menurutnya, praktisi SDM memiliki tugas mengelola dan mengembangkan SDM agar dapat menjadi garda depan dalam mendukung pembangunan SDM di Indonesia.

"Praktisi SDM memiliki tantangan yang cukup berat dalam tren perkembangannya saat ini. Salah satunya, kemampuan praktisi SDM ini untuk terus mencetak tenaga profesional di Indonesia dengan jumlah yang banyak dan merata," katanya.

Peroleh Jaminan

Sementara itu Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketetenagakerjaan (BPJSTK), Naufal Mahfudz, mengatakan, seluruh peserta pemangangan ikut dalam program BPJSTK khusus jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (Jkm).

"Premi yang dibayarkan ke BPJSTK per bulan sebesar 16.200 rupiah. Dan yang membayar premi ini adalah pemerintah, dalam hal ini Kemnaker," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Naufal menandatangani nota kesepahaman dengan GNIK yang diwakili oleh ketuanya, Yunus Triyonggo. MoU meliputi sinergi dan kerja sama dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

GNIK merupakan sebuah platform terbuka berskala nasional yang bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan SDM, seperti dari pemerintah, asosiasi pekerja, Apindo, Kadin, BNSP, universitas, dan lain-lainnya.

Dalam kerja sama itu, butir penting yang diangkat adalah penerapan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta program pemagangan.

Naufal berharap kerja sama ini memiliki dampak positif bagi peningkatan kualitas SDM di Indonesia. "Komitmen ini merupakan salah satu bukti nyata dukungan penuh BPJSTK terhadap gagasan dan program GNIK," terangnya. ruf/E-3