Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebakaran Hutan

2.087 Titik Api Berada di Lahan Konsesi

Foto : ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN

JAMBI DISELIMUTI KABUT ASAP - Warga beraktivitas di tepi Sungai Batanghari yang diselimuti kabut asap tipis, Jambi, Kamis (1/8). Kabut asap akibat kebakaran lahan yang melanda lebih dari 30 hektare lahan gambut di Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi mulai dirasakan warga Kota Jambi dan sekitarnya, terutama pada pagi dan sore hari.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan 2.087 dari 4.258 titik panas atau hotspot sepanjang Januari-Juli 2019 berada di lahan konsesi. Lahan konsesi adalah lahan yang diberikan hak atau izinnya oleh pemerintah kepada perusahaan atau instansi lainnya.

"Dari Januari hingga Juli 2019 secara nasional tercatat 4.258 titik panas, 2.087 di antaranya berada di kawasan konsesi dan KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut)," kata Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Kelas WALHI, Wahyu A Perdana, di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

Di kawasan konsensi itu, lanjut Wahyu, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi di KHG. Diketahui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebelumnya mencatat delapan daerah telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Status siaga ditetapkan akibat ancaman kekeringan dengan risiko sedang hingga tinggi di 2019 ini. Direktur Kajian Hukum Walhi, Boy Even Sembiring, mengatakan harus ada sikap tegas pemerintah yang bisa meninjau ulang atau me-review izin konsesi lahan yang terbakar. Ia juga meminta agar pemerintah bisa mencabut izin konsesi bagi lahan yang sudah berulang kali terbakar.

Sebab menurutnya, ada izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan karakter lahan. "Dia berada di ekosistem gambut, kedua, dia berada di ekosistem khusus yang rawan mengakibatkan bencana ekologi. Seharusnya pemerintah melakukan review. Sesuai tidak perizinan-perizinan yang terbit saat ini dengan kriterianya," jelas Boy.

Boy mengatakan penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak sesuai itu selama ini hanya menggunakan pendekatan kompromis. Sehingga tidak menimbulkan sanksi tegas dan efek jera terhadap pemilik izin yang lalai, termasuk juga perusahaan- perusahaan swasta pemilik izin.

Karhutla Jambi

Sementara itu, Danrem 042/Gapu, Kolonel Arh Elphis Rudy, yang juga Komandan Satgas Karhutla Jambi mengatakan, terhitung sejak Januari hingga Juli 2019, kebakaran lahan dan hutan di wilayah Provinsi Jambi mencapai 174 hektare.

"Luasan lahan terbakar tersebut relatif kecil bila dibandingkan daerah lainnya dan apalagi terhitung sejak Januari 2019, sedangkan puncak kemarau baru terjadi saat ini," kata Elphis Rudy, di Makorem 042/Gapu, Kamis (1/8). Karhutla di Jambi relatif kecil dibandingkan daerah-daerah lain. Danrem mengatakan saat ini ada beberapa titik kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kabupaten Muarojambi.

Aparat gabungan tengah melakukan pemadaman. Danrem juga mengungkapkan, pada 8 Agustus akan digelar apel siaga karhutla dengan menyiapkan 500 personel yang akan langsung ditempatkan di desa-desa rawan karhutla.

Sepanjang 2019 tim siaga Karhutla Jambi mencatat dari 170 hektare lahan yang terbakar. Kawasan yang paling banyak hangus terbakar ada di Kabupaten Muarojambi, tepatnya di Kecamatan Kumpe Ulu.

Ant/P-4


Redaktur : Khairil Huda
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top