10 Provinsi Jadi Primadona Investasi Asing, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat di Daerah

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui Skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kejasama pemerintah badan usaha) saja. Tetapi ada ruang keterlibatan people di dalamnya.

"Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah," imbuh kandidat doktor ilmu hukum pembangunan itu.

Seperti diketahui di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai US8,28 miliar dolar atau sekitar Rp126,37 triliun. Dan menempati urutan teratas.

Dikutip dari akun instagram resmi GoodStats dijelaskan bahwa Jawa Barat berhasil kembali menempati posisi teratas setelah di 2022 lalu, posisinya tergeser oleh Sulawesi Tengah. Sehingga tahun 2023, lima besar provinsi dengan tingkat investasi tertinggi adalah Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur. (*)