Membenahi Informasi Kesehatan

Oleh Harliantara

Informasi kesehatan yang tidak benar merugikan masyarakat. Penyampaian informasi produk, jasa, dan siaran kesehatan di media sering deviasi. Akibatnya, pesan yang disampaikan bisa menyesatkan. Penyampaian informasi kesehatan tidak boleh superlatif, tidak boleh mengesankan produk atau jasa itu bisa menyembuhkan segala sakit, terlalu berlebihan, serta tidak lengkap.

Informasi yang dikeluarkan rumah sakit atau lembaga kesehatan perlu dibenahi agar mampu menjelaskan secara gamblang terkait kesehatan masyarakat. Konten informasi dan bentuk kemunikasi kesehatan saat ini juga berperan penting mengatasi gejolak sosial. Contoh dalam kasus kekerasan yang diduga melibatkan penderita penyakit jiwa. Masyarakat akhir-akhir ini sering salah paham dan bertindak keliru menghadapi para penderita sakit jiwa yang mengganggu ketertiban umum.

Lembaga penyiaran dan media massa lebih berhati-hati ketika menyampaikan informasi kesehatan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus menyosialisasikan pengawasan iklan dan publikasi kesehatan lembaga penyiaran .

KPI perlu memberi sanksi tegas kalau ada pelanggaran dalam iklan sebuah produk makanan, obat-obatan untuk komestik dan minta produsen segera menghentikan tayangan. Sebenarnya BPOM memiliki mekanisme aturan periklanan yang mengedepankan objektivitas, tidak menyesatkan. Mestinya iklan produk dan jasa kesehatan maupun makanan sebelum beredar izin ke BPOM dulu. Namun hingga kini ada ruang kosong yang harusnya diatur lebih lanjut terkait pengawasan iklan sebelum tayang atau istilahnya premarket.

Karena hingga saat ini ketentuan premarket oleh BPOM belum jelas, maka perlu dirumuskan lebih detail. Untuk memastikan premarket BPOM dengan analisis pratayang dari iklan. Artinya selain teknis dalam regulasi penyensoran, lembaga sensor sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi BPOM. Dengan demikian dampak informasi kesehatan yang bisa merugikan masyarakat dicegah.

Kemenkes sering minta penghentian siaran produk-produk umum dengan izin Kementerian Perdagangan, tetapi memiliki klaim-klaim kesehatan. Masalah ini tidak serta merta dapat diselesaikan secara sepihak karena jika hanya merujuk pada regulasi penyiaran, belum ditemukan potensi pelanggaran. Dengan demikian perlu rujukan regulasi lainnya baik dalam bidang perdagangan maupun kesehatan.

Kemenkes menekankan usaha untuk membebaskan masyarakat dari tayangan kesehatan yang tidak benar. Masyarakat harus dilindungi dan terhindarkan dari bahaya atau dampak informasi tidak benar. Membenahi informasi kesehatan secara komprehensif diikuti dengan pembentukan saluran komunikasi kesehatan sudah mendesak. Hal itu penting untuk mengatasi gejolak sosial dan salah pengertian yang bisa berakibat fatal. Contoh kasus kekerasan pengidap sakit jiwa yang sempat menimbulkan keresahan dan kecurigaan hebat di tengah masyarakat.

Tak bisa dimungkiri jumlah penderita sakit jiwa kian banyak. Di lain pihak kapasitas rumah sakit dan tenaga medis masih kurang. Akibatnya para penderita kabur lalu gentayangan dan mengganggu ketenangan umum hingga tindak kekerasan. Keluarga penderita kewalahan dan tidak mampu menangani.

Peran Masyarakat

Dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menangani penderita gangguan jiwa. Masalah gangguan kejiwaan semakin banyak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sekitar 20 persen warga Jakarta mengalami gangguan jiwa. Ini harus diantisipasi. Kini sudah ada pusat kajian masalah kejiwaan, Jakarta Institute for Mental Health yang dikelola dokter ahli jiwa dan mengedepankan komunikasi. Lembaga itu dipimpin oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa DKI Jakarta, Nova Riyanti Yusuf.

Untuk mengatasi gelembung depresi masyarakat yang semakin membesar perlu program antisipasi berbasis komunikasi kesehatan jiwa lewat media massa. Peran media seperti televisi dan radio siaran maupun radio komunitas sangat penting. Kini rumah sakit tengah mengembangkan platform atau format radio menjadi master radio kesehatan. Platform tersebut merupakan sinergi pengelola rumah sakit dengan radio siaran berbasis komunikasi kesehatan.

Di luar negeri, media berbasis komunikasi kesehatan jiwa dengan sistem hotline service cukup efektif mencegah gangguan jiwa hingga bunuh diri. Media seperti itu menjadi solusi berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Filipina.

Kemenkes sebenarnya telah membentuk layanan hotline. Namun sejak 2014 layanan tersebut dihentikan karena tidak efektif menjaring publik yang terkena depresi. Platform tadi kurang populer lantaran tidak memperhatikan komunikasi publik. Layanan Kemkes tersebut ditutup lantaran tidak efektif antara biaya dan jumlah penelepon semakin sepi.

Depresi dan gangguan kejiwaan lainnya makin sering terjadi baik orang biasa maupun selebriti. Agenda penting bangsa mengantisipasi ledakan depresi. Sangat relevan agenda World Health Organization (WHO) yang menjadikan 2017 sebagai kampanye dengan tema ''Depresi, Ayo Bicara'' (depression, let's talk). Lembaga dunia tersebut juga memprediksi ledakan depresi di berbagai belahan dunia.

Untuk mewujudkan tema WHO perlu media sebagai prasarana kelompok sasaran. Praktisi televisi, radio siaran, dan radio komunitas perlu mendapat konten kesehatan jiwa dan narasumber berkompeten. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi catatan khusus WHO, bakal terjadi ledakan depresi. Tentunya ini sangat serius karena dampak depresi bisa menghancurkan bangsa. Kualitas hidup merosot dan produktivitas terpuruk.

WHO merekomendasi, gangguan mental pada pelayanan kesehatan jiwa tingkat dasar harus dirawat dengan pasokan obat psikotropika memadai. Perlu ada perbaikan kebijakan program serta memantau kesehatan mental rakyat secara akurat lewat media berbasis komunikasi kesehatan.

Penulis Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya