Yaqut Cholil Sebut Politik Identitas Bahayakan Keutuhan Bangsa

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, meminta masyarakat Indonesia waspada terhadap penggunaan politik identitas bernuansa keagamaan yang kembali marak akhir-akhir ini. Politik identitas dengan memanfaatkan simbol-simbol agama rawan memecah belah persatuan umat hingga membahayakan keutuhan bangsa.

"Memasuki tahun politik, banyak aktor politik yang berpikiran sempit demi memuluskan kepentingannya. Bahkan, ada yang licik dengan mengusung isu atau simbol keagamaan. Ini harus kita waspadai bersama karena sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa," kata Yaqut dalam penutupan Konferensi Besar XXVI GP Ansor di Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (27/11).

Menurut dia, bangsa Indonesia dibangun di atas dasar perjuangan berat para pendiri bangsa yang menyatukan berbagai perbedaan, seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa, dan lain sebagainya. "Persatuan yang telah terbina kuat hingga saat ini sudah seharusnya terus dirawat dan dijaga karena Indonesia terbukti menjadi rumah bersama," kata Menteri Agama itu sebagaimana dikutip Antara.

Guna menghadapi situasi tersebut, Yaqut juga meminta para kader GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tidak lengah, karena para pemakai politik keagamaan itu sangat mungkin juga menyasar kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk tujuan praktis.

"Untuk itu, saya instruksikan semua kader di mana pun berada untuk selalu satu komando dan satu barisan terhadap segala upaya memecah belah umat. Ini penting karena tensi politik ke depan bakal semakin meninggi sehingga perlu kecermatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Yaqut juga meminta para kader GP Ansor untuk terus mengencangkan koordinasi di semua level karena perkembangan politik akan semakin dinamis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Masyarakat Reaktif

Ketika diminta pendapatnya pengamat komunikasi politik, Benny Susetyo mengatakan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sepanjang pemerintahan Jokowi, politik identitas dimainkan dan ini menyebabkan ketegangan. Hal itu menyebabkan masyarakat mengalami distrust bahwa politik bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial ekonomi kemasyarakatan.

"Politik identitas memanipulasi agama, etnis, suku, untuk mengaduk emosi masyarakat dan mengadu domba satu sama lain. Emosi publik ditinggikan demi mendapatkan kekuasaan dan suara tanpa adanya gagasan dan pemikiran ini harus dihentikan," paparnya.

Politik identitas, menurut Benny, membuat masyarakat reaktif, miskin gagasan, dan potensi konflik terus terjadi, sehingga energi masyarakat habis dan masalah seperti krisis pangan, energi, ketegangan geopolitik antara Ukraina-Russia dan Tiongkok-Taiwan, tidak mendapatkan program dan gagasan bagaimana menghadapinya.

"Ini dapat membuat bangsa ini hancur dan berantakan," ujar Benny.

Salah satu pendiri Setara Institute ini mengajak partai politik (parpol) untuk berhenti memainkan politik identitas. "Akhiri sekarang, mari gunakan politik rasional, adu gagasan, program, konsep, sehingga masyarakat memiliki kecerdasan dalam memilih calon pemimpinnya, yang berkualitas dan tidak menjual label SARA. Maka itu, Jokowi menyerukan akhiri ini dan tanggung jawab parpol adalah menghadirkan politik rasional. Harus merdeka memperjuangkan kepentingan bersama, bukan berjiwa kerdil," tuturnya.