Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

JAKARTA - Pemprov Jakarta terus berupaya untuk menampilkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Janji ini disampaikan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, saat menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin (29/7).

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta. Menurut Heru, Rancangan P2APBD merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi terhadap perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemprov Jakarta Tahun Anggaran 2023.

"Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," tutur Heru. Menurutnya, eksekutif akan terus meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang hingga 31 Desember 2023 mencapai 90 persen. Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,2 persen.

Heru juga menyoroti berbagai pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi. Ini menyangkut, peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran. Yang terakhir ini terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Laporan lainnya menyngkut Peluang Peningkatan Target Pajak dan Penerapan Sistem Online secara real time.

Menurut Heru, untuk alokasi anggaran belanja diarahkan ke pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas. Ini antara lain, mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan. Juga mengenai penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. Selanjutnya, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.
Halaman Selanjutnya....