Wow, Total Belanja Pemerintah Pusat di Yogya pada 2023 Jumlahnya Rp 22 Triliun Khusus untuk Hadapi Resesi Ekonomi

YOGYAKARTA - Alokasi belanja kementerian/lembaga tahun 2023 di DIY sebesar Rp11.88 triliun tertuang dalam 327 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sedangkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) 2023 berjumlah Rp10,15 triliun terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Insentif Fiskal, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

DIPA dan TKD diserahkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada para pimpinan Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bupati/Wali Kota se-DIY pada Senin (05/12) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Total DIPA dan TKD sebesar Rp22,03 triliun ini adalah jawaban atas tantangan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan menghadapi peningkatan risiko global.

Sri Sultan menyebutkan, APBN 2023 didesain bersifat optimis dan tetap waspada. Belanja, pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal sebagai daya redam yang efektif, untuk mengantisipasi ketidakpastian.Penyaluran Transfer ke Daerah terus diarahkan pada basis kinerja, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sampai dengan level terendah, yaitu desa/kalurahan.

"Alokasi anggaran, baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diharapkan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan," jelas Sri Sultan.

Pada tahun 2023, APBNakan mendorong kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terdapat 6 fokus utama pemulihan ekonomi yaitupenguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Selain itu ada akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Selanjutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
Halaman Selanjutnya....