WHO Kembali Desak Tiongkok untuk Terus Merilis Data Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali mengimbau pemerintah Tiongkok untuk terus merilis informasi terbaru mengenai gelombang infeksi Covid-19 di negara itu, setelah pemerintah mengumumkan hampir 60.000 kematian sejak awal Desember 2022.

Melansir The Associated Press, angka kematian itu menjadi yang pertama dilaporkan usai Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok tiba-tiba mencabut pembatasan anti-virus yang dikenal sebagai "nol-COVID" pada Desember.

Pencabutan yang dilakukan di tengah lonjakan infeksi Covid-19 di Tiongkok, sontak membuat WHO dan pemerintah lain meminta informasi. Sementara Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan negara lainnya segera memberlakukan kontrol ketat pada pengunjung dari Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok sendiri mengatakan hanya 5.503 orang meninggal karena gagal napas yang disebabkan oleh Covid-19. Sementara 54.435 kematian lain dilaporkan akibat kanker, penyakit jantung, dan penyakit lain yang dikombinasikan dengan Covid-19 antara 8 Desember 2022 dan 12 Januari 2023.

Tiongkok sendiri hanya menghitung kematian akibat pneumonia atau gagal napas dalam jumlah resminya, tidak termasuk banyak kematian yang mungkin disebabkan oleh virus di negara lain.

Komisi Kesehatan Nasional (NHC) Jiao Yahui mengatakan, hanya kematian di rumah sakit yang dihitung, yang berarti siapa pun yang meninggal di rumah tidak akan dimasukkan.

Sementara jumlah kasus positif dan tingkat keparahan akibat infeksi Covid-19 dilaporkan sudah melewati masa puncak.

Jiao menyebutkan puncak Covid-19 terjadi pada 5 Januari dengan 128.000 kasus. Pada 12 Januari, kasus infeksi menurun menjadi 105.000 kasus dan tingkat okupansi di rumah sakit tinggal 75,3 persen.

Puncak darurat nasional juga telah berlalu berdasarkan penurunan dalam jumlah harian orang yang pergi ke klinik karena demam sekitar 83 persen, dari angka tertinggi pada 23 Desember yang mencapai 2,87 juta kunjungan per hari. Diketahui, sejak 12 Januari tingkat kunjungan sudah turun menjadi 477 ribu kasus.

WHO mengatakan keterbukaan informasi akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi epidemiologi.

"WHO meminta agar informasi terperinci semacam ini terus dibagikan kepada kami dan publik," ujar direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.