Waspadai Proteksionisme Perdagangan AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia mengkritik kebijakan proteksionisme perdagangan yang didengungkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Proteksionisme perdagangan dinilai bisa menjadi risiko yang berpotensi mengganggu perekonomian global.

"Proteksionisme mungkin hanya janji politik, tapi omongan ini bisa memicu proteksionisme di dunia," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bambang mengatakan tanda-tanda terjadinya proteksionisme sudah terlihat ketika AS memutuskan untuk menarik diri dari kerja sama perdagangan Kemitraan Trans- Pasifik (TPP) seusai dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS. Padahal, dalam kondisi saat ini, sulit untuk mengabaikan AS sebagai salah satu daerah tujuan ekspor, karena negara adidaya ini merupakan negara yang memiliki tingkat PDB terbesar di dunia.

"Tidak mudah menghilangkan AS, yang saat ini merupakan pemilik PDB terbesar, sebagai sandaran perdagangan dunia, tapi TPP saja saat ini tinggal sejarah," ujarnya. Selain itu, kerja sama perdagangan lainnya seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) juga terancam bubar setelah Kanada dan Meksiko terlihat enggan bekerja sama dengan AS.

"Kanada sendiri mulai melirik ke Tiongkok atau Uni Eropa, setelah masuk dalam daftar 16 negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS. Meksiko juga bisabisa keluar dari NAFTA setelah selalu di-bully oleh AS," ujar Bambang. Menurut Bambang, kondisi saling curiga tersebut bisa terjadi di kawasan lain, sehingga bisa menganggu semangat kerja sama dalam bidang perdagangan.

Ant/E-10