Waspadai Gelombang PHK

JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi terjadi tahun ini. Jika tak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

"Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK. Indikasinya sudah terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya," tegas anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, di Jakarta, Selasa (21/2).

Menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa ditengarai Netty sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK. Berdasarkan info asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu, permintaan ekspor tekstil turun 30 persen dan industri sepatu atau alas kaki turun 50 persen.

Karena itu, kata Netty, pemerintah perlu mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri. "Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan," jelas anggota DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut.

Menurut Netty, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan. Dia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengawal setiap proses PHK yang terjadi di perusahaan.
Halaman Selanjutnya....