Waspadai Ancaman Serangan Siber

JAKARTA- Sejak pemilu 2004 digelar serangan siber yang ingin mengacaukan pelaksanaan pesta demokrasi mulai menggejala. Dari pemilu ke pemilu, intensitasnya makin meningkat. Menjelang pencoblosan pemilu serentak 2019, serangan siber kian terasa. Ini harus diantisipasi.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, mengatakan itu saat jadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (27/3).

Menurut Djoko, makin hari target serangan siber menyangkut pemilu makin massif. Makin luas. Bahkan sekarang trendnya menyasar langsung ke penyelenggara pemilu. Badan siber dan sandi sendiri mencatat, ada beberapa pola serangan siber menjelang pencoblosan ini.

Pola serangan pertama kata Djoko, berupa peretasan atau hack. Pola serangan lewat peretasan tujuannya adalah untuk mengganggu infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu. Salah satu peretasan yang lazim dilakukan, hacker atau pelaku peretasan akan meretas web penyelenggara pemilu atau membajaknya." Misalnya mengganti halaman utama web KPU, dan lain sebagainya," katanya.

Pola serangan kedua, lanjut Djoko dengan cara mencuri data yang terkait dengan peserta pemilu atau biasa dikenal dengan praktek leak. Data yang dicuri ini, kemudian akan dibocorkan ke publik. Targetnya adalah data peserta pemilu yang bersifat privat. Pola serangan ketiga serangan dengan cara memviralkan informasi atau biasa disebut amplify. Serangan ini menyasar peserta pemilu. Biasanya serangan siber model seperti dipakai untuk melakukan kampanye hitam. Misalnya menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan.

" Untuk menghadapi tiga serangan tersebut, BSSN memiliki tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan. Tiga strategi itu adalah penguatan keamanan aplikasi penyelenggara pemilu. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi informasi KPU. Dan ketiga edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam pemilu," urainya.

Peta Potensi

Narasumber lainnya di acara Rakor, Wakil Kepala Intelijen dan Keamanan Polri, Irjen Poliso Suntana juga memaparkan potensi gangguan keamanan menjelang, saat pemungutan suara maupun pasca pencoblosan. Polri sendiri, sudah memetakan berbagai potensi gangguan yang mungkin akan terjadi. Saat ini, Polri dalam posisi meningkatkan kewaspadaan mengingat hari pencoblosan makin dekat.

"Tapi secara umum sampai hari ini kita nilai aman seluruhnya," katanya.

Suntana lantas mengungkapkan beberapa potensi kerawanan yang bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi. Potensi kerawanan ini, harus diantisipasi sebab bisa menimbulkan gesekan. Potensi kerawanan pemilu pertama yang dipetakan adalah menyangkut netralitas penyelenggara pemilu.

Hal yang dicermati, apakah penyelenggara di semua tingkatan mulai dari kabupaten atau kota, sampai tingkat kecamatan dan desa objektif atau tidak. Sumber daya manusia juga jadi perhatian." Kita juga melihat kondisi apakah ada konflik internal pengurus atau antar komisioner di KPU dan Bawaslu," kata dia.

Potensi kerawanan yang kedua kata Suntana menyangkut sifat atau karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung semua pasangan calon harus dicermati. Karena ini bisa menimbulkan gesekan. Potensi kerawanan yang ketiga, terkait dengan ketersediaan logistik pemilu, media massa dan media sosial. ags/AR-3