Warga Ragu dengan Program Duterte

MANILA - Rasa tidak percaya publik terhadap program pemberantasan narkoba Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, makin meningkat pasca-operasi kepolisian akhir pekan lalu yang menyebabkan 15 orang tewas, termasuk seorang wali kota dengan tuduhan terlibat perdagangan narkoba.

Kejadian itu semakin meningkatkan kecurigaan masyarakat bahwa peristiwa pertumpahan darah itu merupakan eksekusi yang disamarkan sebagai penegakan hukum yang sah.

Namun, polisi tetap mengabaikan suara sumbang masyarakat dengan mengatakan bahwa mereka akan terus mengejar sejumlah pejabat lainnya yang oleh Duterte telah diidentifikasi sebagai "politisi narco". Wali Kota Ozamiz City, Reynaldo Parojinog, sebuah kota di Filipina selatan, terbunuh bersama istri dan lima orang lain di rumahnya, Minggu (30/7).

Polisi beralasan bahwa petugas keamanan penjaga rumah itu menembaki mereka saat aparat mencoba mengajukan surat perintah penggeledahan, yang mengakibatkan tujuh orang tersebut tewas dalam peristiwa baku tembak.

Pembantaian

Seorang kritikus, Antonio Trillanes, menggambarkan tindakan aparat tersebut sebagai "pembantaian" dan mengutuk tindakan keras Duterte terhadap peredaran obat-obatan terlarang yang telah menyebabkan ribuan orang tewas di tangan polisi atau warga.

"Ini adalah bukti lain bagaimana kebijakan Duterte mengabaikan hak asasi manusia, proses hukum dan aturan hukum, selanjutnya akan memperkuat kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang diajukan terhadapnya," katanya.

Trillanes adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Pidana International di Den Haag dengan tuduhan Duterte sebagai dalang aksi pembunuhan di luar hukum. "Seperti Duterte dan kepala polisi sebelumnya telah diperingatkan, lebih banyak orang akan mati dalam mengejar perang obat bius mereka," ujar Trillanes.

Parojinog dan putrinya termasuk dalam nama-nama 150 pejabat Filipina, yang terdiri dari wali kota, hakim, dan petugas kepolisian yang pada tahun lalu dituduh Duterte terlibat dalam peredaran narkotika. Masyarakat dapat mengetahui nama mereka dari sebuah daftar yang disiarkan secara langsung di televisi. SB/ NYTimes/P-4