Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Warga Langsung Manfaatkan Posko Pengaduan Balai Kota

Foto : ANTARA/Sulthony Hasanuddin

Petugas melayani warga yang melapor di Posko Pengaduan Masyarakat, Kompleks Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Pemprov DKI Jakarta membuka kembali pelayanan pengaduan masyarakat secara langsung setiap harinya pada pukul 08.00 WIB - 09.00 WIB di Balai Kota Jakarta dan secara daring melalui aplikasi Jaki untuk menyerap secara langsung berbagai permasalahan warga Ibu Kota.

A   A   A   Pengaturan Font

Upaya membuka kembali pos pengaduan di Balai Kota yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, "laris manis". Masyarakat langsung memanfaatkannya dengan beragam persoalan, Selasa (18/10). "Kami merasa diperlakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang. Terus terang, kami sebagai warga biasa bingung," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan.
Ia mengaku dimintai uang 150 juta rupiah hingga 2,5 persen dari total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Permintaan uang, katanya, untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau, di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik, tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan 2019. "Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali, baik ke gubernur lama maupun camat, wali kota, RT, dan RW. Tidak ada sambutan masalah ini," katanya.
Ia pun menyambut baik dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota Jakarta ini. Makanya, dia langsung datang. "Ini sangat positif. Saya sarankan masyarakat yang memiliki persoalan apa pun datang saja," ucapnya.
Persoalan dugaan pungutan liar juga diadukan warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tommy. Ia mengadukan soal permintaan uang sebesar 1.500.000 untuk calon Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara. Pria tersebut mempertanyakan aturan terkait munculnya pungutan bagi calon ketua RT. Pengaduan lain terkait banjir disampaikan warga Pulo Raya, Petogogan, Jakarta Selatan, Retno.
Ia mengadukan soal banjir yang melanda rumahnya selama tujuh tahun sejak 2013 hingga awal 2020 tidak pernah kena banjir. Namun, sejak 2021 hingga kini, rumahnya kebanjiran. "Mumpung ada prioritas banjir, saya gunakan kesempatan ini," kata Retno. Sejak dibuka pada pukul 08.00 hingga 09.30 total sudah ada tujuh pengaduan warga. Rinciannya, Jakarta Pusat satu, Jakarta Timur (3), Jakarta Utara (1), Jakarta Selatan (2) dan Jakarta Barat nihil.
Ny Sartini (48), warga Jakarta Barat, mengadu pelayanan kesehatan kurang dilayani secara maksimal oleh puskesmas setempat. "Saya sengaja datang mengadukan pelayanan kesehatan yang kurang maksimal," ucapnya. Lalu, Lidia (42), warga Jakarta Timur, mengadukan tanahnya diserobot dan dipagar oleh PT Hasanah Damai Putra. Dia dijanjikan akan dimediasi.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top