Wapres: Pembangunan Infrastruktur Prasarana Pemenuhan HAM

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah telah mendorong upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 secara bertanggung jawab dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022 di Jakarta, Senin (12/12).

"Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Wapres.

Dia mengatakan saat ini Indonesia sedang berjuang untuk pulih dari krisis dan bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 menuntut lingkungan yang kondusif agar upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Dia menyampaikan Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang, dan berkelanjutan, di mana manusia sebagai pusatnya.

Pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak asasi manusia yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata.

"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas," terangnya.

Pada hakikatnya, kata Wapres, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.

"Kita ingin melindungi hak-hak wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani, buruh tani, nelayan, dan warga miskin dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil," tuturnya.

Wakil menyerukan kepada semua pihak untuk menegakkan kesetaraan bagi semua pihak tanpa terkecuali. "Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan Hari HAM Sedunia tahun ini, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM," seru Wapres.

Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, Wapres menekankan pentingnya untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

Dia menegaskan bahwa sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia.

Ketiga, Wapres memandang perlunya sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia.

Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia tersebut, dia menyampaikan terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.

Kedepankan Non-yudisial

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme pro-justitia, namun juga nonyudisial.

"Jadi kan pendekatan kita tidak semata-mata pro-justitia, ada yang nonyudisial," kata Yasonna pada kegiatan puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Senin.

Menkumham mengatakan pemerintah Indonesia sudah memiliki benchmarking atau tolok ukur/panduan dalam menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.