Wapres Minta Program Pemda Lebih Menyasar Pengentasan Kemiskinan

» Aparat pemda harus memberi contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri.

» Alokasi belanja untuk pembangunan dalam APBD harus diperbesar dibanding belanja rutin.

JAKARTA - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, meminta pemerintah daerah (pemda) agar menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu supaya bisa mengakselerasi perekonomian daerah dari dampak pandemi Covid-19.

"Saat ini, kita masih berjuang menghadapi dampak pandemi. Saya minta program-program lebih banyak diperuntukkan bagi penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan," kata Wapres saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Kuta, Badung, Bali.

Apalagi di era otonomi daerah, pemda memiliki peran penting dalam memberdayakan, mengembangkan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya harap pemda lebih dinamis lagi, terutama di dalam membangun, menggunakan APBD-nya, jangan sampai terlambat atau juga tertahan tidak segera dibelanjakan," kata Wapres.

Selain mendorong optimalisasi fiskal, Wapres juga meminta para gubernur dan perwakilan gubernur dari 34 provinsi itu agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan ekosistem yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.

Ma'ruf juga meminta jajaran pemda agar menyukseskan program yang digagas pemerintah pusat seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). "Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. Aparat pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," kata Ma'ruf.

Dengan memanfaatkan produk dalam negeri, otomatis hasil dari produk lokal dapat menjadi raja di rumah sendiri. "Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi," tegas Wapres.

Pemda juga diminta berupaya secara maksimal meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, insentif, dan penguatan ekonomi digital.

Pengeluaran Rutin

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Selasa (10/5), menyoroti masalah penyerapan ABPD di daerah. Kebanyakan pemda, kata Esther, berpandangan sebagian APBD itu untuk pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai, biaya pemeliharaan gedung dan mobil dinas, bukan untuk pengeluaran pembangunan.

Alokasi belanja pembangunan dalam APBD lebih kecil daripada untuk pengeluaran yang bersifat rutin. "Saya tidak heran bila penurunan angka kemiskinan lambat di daerah," kata Esther.

Dihubungi terpisah, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, berharap APBD lebih banyak digunakan untuk mendorong pembangunan di daerah. Kalau belanja daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, gerak pembangunan di daerah lambat.

Penurunan angka kemiskinan, jelasnya, semestinya menjadi gerakan bersama dari berbagai komponen bangsa, bukan hanya pemerintah pusat saja, melainkan juga oleh pemda melalui efektivitas pemanfaatan APBD.

"Di daerah itu perlu perkuat adopsi teknologi dan langkah langkah konkret lainnya bagi rumah tangga miskin, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil," kata Awan.

Sementara itu, peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan pemda harus lebih inovatif dalam membuat dan menjalankan program-program pembangunan seperti arahan Wapres.

"Permintaan Wapres itu wajar dan cukup beralasan. Ketika investasi macet, APBD bisa jadi andalan untuk digunakan sebagai pemantik pergerakan ekonomi di bawah, khususnya pada ekonomi kerakyatan. Pemda jangan main aman dengan rutinitas saja tanpa ada terobosan, harus proaktif dan progresif agar APBD bisa menjadi daya ungkit menggerakkan ekonomi daerah mengatasi kemiskinan," kata Surokim.

APBD harus digunakan dengan skala prioritas yang sejalan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan memantik partisipasi publik lebih luas untuk mengatasi tekanan pandemi.

"Situasi dan konteksnya saat ini tidak normal maka paradigma penggunaan APBD jangan seperti kondisi normal," tutup Surokim.