Kehidupan Berbangsa -- BP3OK Diharapkan Kawal Percepatan Pembangunan
Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM
Foto : ANTARA/Olha Mulalinda
Pembangunan rumah nelayan -- Wapres Ma’ruf Amin (kiri) berbincang dengan warga masyarakat saat mengunjungi Kampung Nelayan di kelurahan Malawe,i Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6). Pemerintahan pada tahun 2014 mencanangkan pembangunan 350 rumah bagi nelayan asli Papua, namun baru terealisasi 40 rumah akibat kendala teknis termasuk perijinan AMDAL sehingga pada tahun 2024/2025 akan dilanjutkan sisa rumah yang belum terbangun.
Oleh karena itu, kata Ma'ruf Amin, kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat. Apakah itu dalam rangka penegakan hukum atau pelanggaran hak, satu.
"Yang kedua masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan 'kan sudah ada rekonsiliasi untuk menyatukan kembali itu dan untuk yang harus diberi kompensasi itu sudah ada, panitianya sudah ada, aturannya sudah ada," ucap Wapres.
Taruh Harapan
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menaruh harapan besar kepada setiap Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan di setiap wilayah di Papua agar benar-benar mengawal program percepatan pembangunan.
"Kita tidak ingin seperti dulu kemudian tidak ada pengawasan, kini sudah ada BP3OKP di setiap daerah yang bertugas mengawasi setiap program percepatan pembangunan di Papua," jelas Wapres.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya