Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kehidupan Berbangsa -- BP3OK Diharapkan Kawal Percepatan Pembangunan

Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Foto : ANTARA/Olha Mulalinda

Pembangunan rumah nelayan -- Wapres Ma’ruf Amin (kiri) berbincang dengan warga masyarakat saat mengunjungi Kampung Nelayan di kelurahan Malawe,i Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6). Pemerintahan pada tahun 2014 mencanangkan pembangunan 350 rumah bagi nelayan asli Papua, namun baru terealisasi 40 rumah akibat kendala teknis termasuk perijinan AMDAL sehingga pada tahun 2024/2025 akan dilanjutkan sisa rumah yang belum terbangun.

A   A   A   Pengaturan Font

"Makanya, kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi, kepada siapa saja dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Akan tetapi, kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan," kata Wapres.

Dalam penegakan hukum, kata Wapres, Pemerintah bersungguh-sungguh melindungi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait diimbau untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam implementasi hukum di lapangan.

"Pemerintah 'kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran," ujarnya.

Terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya diduga pernah terjadi di wilayah Papua, Wapres menekankan agar penyelesaiannya dengan baik melalui rekonsiliasi.

Wapres juga berpesan agar ke depan penanganan hukum dan keamanan harus dianalisis dengan cermat sehingga penanganannya dapat dijalankan sesuai dengan aturan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top