Wapres Minta Pembenahan Koordinasi untuk Turunkan "Stunting"

BENGKULU - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta ada pembenahan koordinasi antar-lembaga, termasuk di Provinsi Bengkulu, agar dapat menurunkan prevalensi stunting.

"Kadang juga karena kurang koordinasi antar-lembaga, jadi masing-masing jalan sendiri seperti di beberapa daerah saya lihat tidak sinkron, integrasi lembaga satu dan lain kita benahi," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bengkulu pada Kamis.

Wapres Ma'ruf Amin adalah Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencatat kurang lebih 1 dari 4 balita Indonesia mengalamistunting.

"Kita terus verifikasi mana saja kabupaten yang ada kenaikan atau provinsi yang ada kenaikan dan penyebab-penyebabnya tadi misalnya pernikahan dini, itu akan terus dicari sebab-sebab (stunting)," ujar Wapres.

Dari penyebab-penyebabstuntingtersebut, kata dia, pemerintah akan melakukan intervensi sesuai dengan masalah-masalah di daerah.

"Saya beberapa kali melakukan peninjauan untuk mendapat laporan-laporan dan kita sesuaikan dengan rencana aksi kita dalam rangka penurunanstunting," kata Wapres.

Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah mengklaim prevalensistuntingdi provinsi tersebut turun sebanyak empat persen dari 22 persen pada 2021 menjadi 18 persen pada 2022. Sedangkan prevalensistuntingdi Kota Bengkulu mengalami penurunan sebesar 9,3 persen, dari 22,2 persen pada 2021 menjadi 12,9 persen pada 2022.

"Kita harapkan (prevalensi stunting) di Provinsi Bengkulu di bawah 10 persen pada 2024 tapi memang akan ada (daerah) yang di atas 14 persen pada 2024, sementara hitungan kita (prevalensi stunting) 14 persen (secara nasional) itu bisa dicapai dengan berbagai variasi dari provinsi-provinsi itu," kata Wapres.

Gubernur Bengkulu Rohidin mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data untuk memastikan datastuntingmasing-masing kabupaten dan kota berdasarkan "by name, by addres, by picture".

"Kedua kita cari masing-masing penyebab dominanstuntinglalu kita turunkan perumusan penangananstuntinghulu hilir. Hulu intervensi adalah pernikahan dini sedangkan hilir intervensi untuk bayi dan anakstunting. Jadi kami koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan TNI/Polri seperti program kunjungan ke dapur rumah tangga," kata Rohidin.

Stuntingadalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.Stuntingterjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Saat ini angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Presiden Jokowi menargetkan angkastuntingturun menjadi 14 persen pada 2024 sehingga perlu turun 3,8 persen pada 2023 dan 3,8 persen lagi pada 2024.

Salah satu faktor yang meningkatkanstunting,menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, adalah pernikahan dini karena perempuan yang belum berusia 20 tahun tulangnya masih bertambah keras. Namun bila perempuan itu langsung mengandung anak, maka bayi di dalam kandungannya akan mengambil kalsium dalam tulang, sehingga tulang yang masih bisa bertambah panjang malah tidak bertambah panjang. Akibatnya tulang ibu cenderung pendek dan kurang padat.

Hasil SSGImenunjukkan 7 provinsi dengan prevalensistuntingtertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.

Sementara terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah balitastuntingterbesar, yaitu Jawa Barat (971.792), Jawa Tengah (651.708), Jawa Timur (508.618), Sumatera Utara (347.437), dan Banten (268.158).