Wapres Minta Aparat Keamanan Waspadai Teror Jelang pemilu

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta aparat keamanan mewaspadai aksi teror yang mungkin muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya saya kira saya sudah sering meminta supaya pihak keamanan mewaspadai semua yang bisa mengganggu jalannya pemilihan umum. Termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain," kata Wapres usai menghadiri Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023, di Taman Pancasila, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11).

Dia juga meminta aparat keamanan memetakan tantangan-tantangan termasuk daerah-daerah rawan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Termasuk hal-hal yang bisa mengganggu. Saya kira sekali lagi saya minta Pak Kapolri yang kemarin Densus sudah mulai melakukan," ujarnya.

Wapres juga mengingatkan agar kasus kelelahan petugas pemilu yang pernah terjadi tahun 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024 nanti. "Pengalaman 2019 itu tidak boleh terulang karena kelelahan, di samping juga penyakit bawaan," ujar Wapres.

Wapres menyampaikan, saat ini pemerintah sedang berupaya menyusun langkah-langkah preventif menghindari kasus kelelahan terlebih bagi petugas Pemilu di tahun 2024. "Karena itu sekarang sudah dipetakan bagaimana mereka itu supaya tidak mengalami hal itu (sakit dan meninggal)," kata Wapres.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga berfokus mengantisipasi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban Pemilu 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini jajarannya yang berada di setiap wilayah, sedang melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di daerah.

"Kriteria kerawanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentunya kita perhatikan, namun kita kembalikan kepada wilayah masing-masing untuk memetakan dan mengidentifikasi berdasarkan data yang ada ditambahkan dengan data terbaru," ujarnya.

Kapolri juga menambahkan, bahwa bagi wilayah yang dikategorikan rawan, pihaknya akan meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut mengawal jalannya Pemilu, termasuk untuk di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Pantau Pergerakan

Kapolri juga menyampaikan Polri juga akan mengantisipasi efek global seperti perang Israel-Palestina yang berafiliasi dengan gerakan terorisme di Tanah Air yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Terkait dengan pengamanan, Sigit mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan saat ini terkait dengan kondisi dan situasi global di mana terjadi perang antara Israel dengan Palestina.

Menurut dia, meningkatnya eskalasi tantangan global tersebut tentunya akan berdampak terhadap Pemilu yang ada saat ini, seperti meningkatnya kejahatan tertentu.

"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang berafiliasi dengan teroris mau tidak mau kami juga tentunya harus waspada," ujarnya.

Jenderal bintang empat itu mengatakan, Penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror 88 Polri menangkap 59 tersangka tindak pidana teroris sepanjang Oktober 2023.

Dari 59 tersangka itu, sebanyak 40 tersangka kelompok Jaringan Ansharud Daulah (JAD) berencana untuk mengacaukan pesta demokrasi Pemilu 2024.

Kemudian 19 tersangka merupakan anggota struktur jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Dari 19 tersangka JI itu, penangkapan dilakukan di Sumatera Barat satu tersangka, Jawa Barat satu tersangka, Kalimantan Barat satu tersangka, NTB tujuh tersangka, Sumsel lima tersangka dan Lampung empat tersangka.

Sedangkan 40 tersangka itu, sebanyak 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, 11 orang ditangkap di wilayah DKI Jakarta, enam orang di Sulawesi Tengah.