Wang: Hubungan Tiongkok-Jepang pada Tahap Kritis

VIENTIANE - Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Jumat (26/7) mengatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Jepang saat ini berada pada tahap kritis. Hal itu disampaikan Menlu Wang kepada mitranya dari Jepang, Menlu Yoko Kamikawa, ketika keduanya membahas isu-isu pelik termasuk warga negara Jepang yang ditahan di Tiongkok, larangan impor makanan, dan pembatasan semikonduktor.

"Hubungan Tiongkok-Jepang saat ini berada pada titik kritis: maju atau tertinggal," kata Menlu Wang kepada Kamikawa, menurut pembacaan pembicaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Menlu Wang bertemu dengan Menlu Kamikawa di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri yang diselenggarakan oleh Asean di Laos, menjelang KTT Asia Timur yang digelar pada Sabtu (27/7) dan pertemuan Forum Regional Asean yang fokus pada isu keamanan.

Hubungan antara kedua negara bertetangga ini memanas dalam beberapa tahun terakhir karena isu-isu termasuk klaim teritorial, ketegangan perdagangan dan kemarahan Beijing atas keputusan Tokyo untuk membuang air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Tiongkok dan Jepang telah melanjutkan beberapa perundingan konsultatif untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan hubungan mereka mungkin berada pada landasan yang lebih kokoh.

"Kebijakan Tiongkok terhadap Jepang selalu menjaga stabilitas dan kesinambungan. Diharapkan pihak Jepang akan membangun persepsi yang obyektif dan benar terhadap Tiongkok serta menerapkan kebijakan yang positif dan rasional terhadap Tiongkok," ucap Wang.

Dalam pembicaraan tatap muka pertama mereka dalam delapan bulan, Kamikawa sangat mendesak pencabutan pembatasan impor yang diberlakukan Beijing terhadap produk makanan Jepang setelah pelepasan air di Fukushima.

Dia juga menyerukan pembebasan dini tahanan Jepang di Tiongkok. Penangkapan seorang eksekutif yang memiliki koneksi baik dari produsen obat Jepang Astellas Pharma di Tiongkok pada tahun 2023 menimbulkan apa yang digambarkan oleh beberapa pejabat Tokyo sebagai dampak buruk yang besar terhadap bisnis, berkontribusi terhadap penurunan investasi asing dan eksodus ekspatriat Jepang.

"Sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan di mana warga negara Jepang dan perusahaan Jepang dapat beroperasi di Tiongkok dengan pikiran yang tenang," kata Kamikawa kepada Wang, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.

Jepang, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara G-7 lainnya, telah berupaya untuk memutus hubungan ekonominya dengan Tiongkok di bidang-bidang strategis dan bersekutu dengan AS dalam pembatasan yang sedang berlangsung untuk membatasi akses Beijing terhadap semikonduktor canggih.

Kamikawa mengatakan kepada Wang bahwa pembatasan ekspor semikonduktor Jepang tidak ditujukan pada negara tertentu, dan Jepang bersedia menjaga komunikasi konstruktif dengan Tiongkok dan menanganinya dengan baik, menurut pernyataan itu.

Kedua menteri pun mengatakan mereka akan berusaha membangun komunikasi reguler dan telah saling mengundang untuk mengunjungi negara masing-masing guna melanjutkan pembicaraan, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Seruan Indonesia

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, meminta Tiongkok ikut serta menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Pernyataan itu disampaikan Menlu Retno dalam Pertemuan Asean-China Post-Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos, pada Jumat.

"Asean telah menjadi kontributor positif terhadap perdamaian, stabilitas kawasan, dan kemakmuran bersama. Karena itu, saya mengajak Tiongkok untuk terus mendukung sentralitas Asean serta mendukung berbagai mekanisme Asean," kata Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.

Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyoroti isu di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang terus menjadi batu sandungan dalam hubungan Asean-Tiongkok. Para menlu Asean menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan Declaration of Conduct (DoC) dan segera menyelesaikan negosiasi Code of Conduct (CoC) sebagai pedoman tata perilaku di perairan strategis itu.

"Posisi Indonesia konsisten, yakni segala klaim, harus diselesaikan secara damai melalui dialog langsung antara pihak yang berkepentingan," ujar Retno. Ant/ST/I-1