Wamensos Jangan dari Parpol

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik UPH Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (7/1) menyarankan, Wamensos sebaiknya bukan dari partai politik. Sebab jika dari partai politik akan lebih sulit berkerja sama dengan Mensos karena Wamensos memiliki dua "majikan". Apalagi Wamensos dari partai papan atas, dia akan berperilaku, langsung atau tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, menunjukkan "power" partainya.

Dia mengatakan itu, terkait dengan sudah ditekennya oleh Presiden Jokowi, sejumlah wakil menteri sebagaimana dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Dia mengungkapkan pada hari Kamis (6/1), Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden yang salah satunya mengatur adanya jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

"Tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Negara mempersiapkan rancangan Perpresnya dan Perpres ditandangani Bapak Presiden dulu bagi seluruh kementrian yang dianggap perlu oleh Bapak Presiden perlu diisi posisi wakil menteri," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/1).

Mengenai kapan diisi dan siapa yang mengisi posisi wakil menteri itu, menurut Tjahjo sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, kata dia, jangan dilihat kenapa masih kosong. Karena semua tergantung Presiden kapan diisinya posisi wakil menteri tersebut.

"Diisi siapa dan kapan hal tersebut mutlak hak prerogatif presiden. Menteri dan Wakil Menteri kan jabatan politis ya sah-sah saja diadakan, semua tergantung beban kerja kementrian dan kepentingan politik," katanya.
Halaman Selanjutnya....