Vietnam Minta Kapal Tiongkok Menyingkir

HANOI - Vietnam pada Kamis (25/7) menyerukan penarikan dengan segera sebuah kapal Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Permintaan itu dilontarkan setelah perselisihan di perairan yang disengketakan itu semakin meningkat saat Beijing pekan lalu mengeluarkan seruan baru bagi Hanoi untuk menghormati klaimnya terhadap wilayah kaya sumber daya dan yang secara historis telah diperebutkan Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Hanoi menanggapi seruan dari Tiongkok dengan mengatakan pihaknya telah mengirim beberapa pesan ke Beijing dan bersikeras bahwa sebuah kapal survei Tiongkok harus segera hengkang dari perairannya.

"Vietnam telah mengeluarkan langkah diplomatik yang sesuai dengan meminta penarikan dengan segera (kapal survei Tiongkok) dari zona ekonomi eksklusif Vietnam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang. "Vietnam secara tegas dan terus-menerus melindungi hak-hak kedaulatan kami dengan cara damai berdasarkan hukum internasional," imbuh dia.

Kapal survei yang dimiliki China Geological Survey yang dikelola pemerintah, memulai penelitian di sekitar Kepulauan Spratly yang diperebutkan pada 3 Juli, menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berpusat di Amerika Serikat (AS).

Perselisihan antara Vietnam-Tiongkok terkait sengketa LTS ini bukan pertama. Pada 2014, Beijing memindahkan anjungan minyak ke perairan yang diklaim oleh Hanoi, sehingga memicu protes anti-Tiongkok yang mematikan di seluruh Vietnam.

Bantahan Kamboja

Masih terkait dengan sengketa LTS, pada Kamis kemarin pemerintah Kamboja menepis laporan adanya kesepakatan dengan Tiongkok untuk menggunakan pangkalan Angkatan Laut Ream dengan menyebutnya bahwa laporan itu sebagai niat buruk dan bertujuan menghasut kerusuhan di negara yang publiknya semakin gelisah terkait kian kuatnya pengaruh Beijing.

Rumor tentang keinginan Tiongkok untuk menggunakan Pangkalan Ream yang ada di kawasan Teluk Thailand itu telah lama berputar. Pangkalan itu bisa memfasilitasi setiap kapal secara cepat menuju akses ke LTS yang strategis dan penting.

Menurut keterangan seorang pejabat kedutaan di Phnom Penh, Kamboja secara tak terduga menarik permintaan bantuan AS untuk memperbaiki bagian pangkalan di Sihanoukville bulan lalu. "Sebagai gantinya, Kamboja meneken perjanjian rahasia selama 30 tahun dengan Tiongkok," lapor Wall Street Journal (WSJ) edisi Senin (22/7) lalu.

Jika laporan WSJ itu benar, maka akan memungkinkan Tiongkok untuk mengirim personel, merapatkan kapal perang, dan menyimpan senjata di pangkalan itu.

Laporan WSJ itu disangkal oleh pejabat senior Kamboja pada Kamis dan menyebut laporan itu sebagai berita palsu. "Itu adalah berita buruk yang dibuat untuk menghasut," kata Jenderal Chhum Socheat. "Kami tidak pernah memiliki perjanjian militer rahasia," imbuh dia.

Sebelumnya pejabat Kedubes AS mengatakan penarikan mendadak permintaan bantuan untuk memperbaiki Pangkalan Ream telah menimbulkan kecurigaan motif yang lebih luas. "Ini menyebabkan kita bertanya-tanya apakah rencana kepemimpinan Kamboja untuk Pangkalan AL Ream termasuk kemungkinan menampung aset dan personil militer asing di wilayah Kamboja," kata pejabat itu. "Kami khawatir bahwa kemungkinan kehadiran militer Tiongkok di Kamboja akan mengancam stabilitas regional dan posisi Asean," pungkas dia. AFP/I-1