Vaksin Tidak Boleh Dianggap sebagai Penyelesaian Akhir Pandemi

Pemerintah juga terus berupaya mempercepat proses pengembangan vaksin untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Walau demikian, vaksin masih belum bisa dipastikan keberadaanya, meski pemerintah telah menjanjikan vaksin tersedia akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Jika ada, vaksin juga belum bisa diberikan untuk minimal 70 persen dari total penduduk untuk membentuk herd immunity.

Untuk mengupas terkait perkembangan pandemi Covid-19 dan vaksin, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan terkait efektivitas vaksin yang tengah dikembangkan Indonesia?

Vaksin tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir pandemi ini. Sehingga kalau ada persepsi bahwa sudah divaksin maka selamat tinggal masker dan protokol kesehatan, itu tidak bisa dilaksanakan. Ini persepsi yang salah.

Tentu vaksin memberikan kekebalan agar pada saat terpapar virusnya tidak akan jatuh sakit atau mencegah dari keterpaparan. Meski begitu, vaksin tidak serta-merta membebaskan diri dari kemungkinan terpapar.

Jadi orang yang telah divaksinasi tetap harus disiplin protokol kesehatan?

Delapan puluh persen kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 ternyata tidak merasakan sakit dan tanpa gejala. Jadi, masyarakat meskipun sudah divaksin tetap perlu menggunakan masker. Akan menjadi masalah apabila virus di tubuh orang yang diimunisasi ini kemudian menularkan virus ke orang lain yang belum mendapatkan vaksin.

Jadi, vaksin bukan sebagai penyelesaian akhir pandemi. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sekalipun sudah divaksin.

Bagaimana memastikan agar vaksin yang nanti diberikan aman?

Kami bersama dengan seluruh jajaran pemerintah terkait tengah bertemu dengan beberapa produsen vaksin yang diproduksi Sinovac. Tujuannya, pemerintah ingin mencari vaksin yang digunakan aman dan benar-benar bermanfaat menegah penularan Covid-19 untuk penduduk Indonesia.

Termasuk kehalalan vaksinnya?

Tentu. Inilah kenapa tim tadi yang ada di Tiongkok terdiri dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, termasuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kami ingin mempelajari vaksin ini.

Bisa Anda terangkan terkait proses vaksinasinya?

Vaksinasi akan dilakukan untuk 9,1 juta orang pada akhir tahun jika dapat lampu hijau dari BPOM dan MUI. Vaksin tersebut berasal dari tiga kandidat vaksin yang telah bekerja sama dengan Indonesia, yakni Sinovac, Sinopharm (G24), dan CanSino.

Rinciannya, Sinovac akan mengirimkan tiga juta dosis vaksin yang terbagi 1,5 juta pada November, dan 1,5 juta dosis pada Desember, Sinopharm (G24) sebanyak 15 juta dosis vaksin, dan CanSino 100 ribu dosis. Totalnya berjumlah 18,1 juta dosis vaksin yang akan diberikan dua kali kepada setiap orang. Khusus untuk CanSino, hanya dibutuhkan satu kali penyuntikan untuk satu orang.

Vaksin akan diberikan setelah mendapat izin emergency use authorization (EUA) dari BPOM Indonesia, dan sudah dipastikan halal oleh Majelis Fatwa MUI. Kedua izin tersebut hingga kini masih dalam proses finalisasi.

Namun jika berjalan sesuai rencana, kepastian izin EUA dan kehalalan vaksin sudah bisa didapat pada November. Kita berharap semuanya oke. Artinya, ketersediaan barang sudah ada, komitmen dari semua yang membuat vaksin, kita menunggu EUA dikeluarkan dari BPOM, dan sertifikat halal dari MUI, maka kita harap akhir November akan disuntikkan.

Vaksin ini diutamakan untuk siapa dulu?

Urutan pertama yang akan diberikan vaksin pada tahun ini adalah tenaga medis, petugas laboratorium yang memeriksa spesimen Covid-19, petugas contact tracing Covid-19. Ada sekitar 2,1 juta orang dalam kategori ini yang sudah tercatat oleh Kemenkes.

n muh ma'arup/P-4