UU Cipta Kerja Harus Atur Tiap 1 Dollar Konsumsi harus didahului 1 Dollar Ekspor

JAKARTA - Laporan utang Bank Dunia yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan utang luar negeri terbesar ketujuh seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan. Lebih besarnya utang dari pendapatan negara menunjukkan ada yang salah, terutama karena kurangnya kesadaran kebangsaan dalam diri para pejabat, sehingga keputusan yang diambil hanya menguntungkan kelompoknya.

Salah satu kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu seperti kebijakan kementerian yang mengedepankan impor pangan sebagai jalan pintas saat ada sedikit kendala suplai atau distribusi kebutuhan dalam negeri. Padahal, Undang-Undang sebenarnya tidak mengamanatkan seperti itu.

Kelompok pencari rente yang selalu memengaruhi keputusan menteri itu akan terus mendorong agar pemerintah melakukan impor karena lebih mudah bagi mereka mengambil untung ketimbang mengupayakan produksi supaya surplus dan bisa diekspor.

Sayangnya mereka tidak sadar, kalau kebijakan impor barang konsumsi telah merampas devisa. Komoditas atau barang yang seharusnya diproduksi dalam negeri dan bila diekspor mendatangkan devisa, malah sebaliknya diimpor dan menggerus devisa. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri meskipun dengan jadi penghianat bangsa dengan merampok devisa. Mereka itu lebih jahat dari VOC (kongsi dagang Belanda zaman penjajahan) karena memiskinkan bangsanya sendiri.

Pakar Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko yang diminta pendapatnya mengatakan kebergantungan pada utang yang ditunjukkan oleh akumulasi yang semakin besar, ditambah peruntukan untuk kegiatan yang tidak mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta digunakan membayar utang sebelumnya mengindikasikan manajemen utang yang buruk.
Halaman Selanjutnya....