Utusan Militer untuk Myanmar Harus Bertemu dengan Semua Pihak

JAKARTA - Jika Indonesia yang saat ini mengetuai Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) mengirimkan seorang perwira tinggi sebagai utusan khusus untuk Myanmar maka harus bisa bertemu dengan semua pihak di sana.

Dikutip dari BenarNews, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, baru-baru ini mengatakan utusan tersebut harus mendukung pengawasan sipil atas militer dan memahami transisi demokrasi.

Agus yang sejak setahun lalu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, mengatakan utusan tersebut juga harus bertemu dengan perwakilan kelompok etnis bersenjata dan anggota parlemen yang dipilih secara demokratis (National Unity Government/NUG) yang digulingkan dalam kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021.

"Harus bertemu semua pihak (termasuk NUG), karena ini urusannya dan yang bisa menyelesaikannya adalah dengan duduk bersama, tidak bisa hanya salah satu pihak saja," tegas Agus.

Pandangan Agus menanggapi baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Reuters bahwa ia berencana mengirim seorang jenderal senior ke Myanmar "sesegera mungkin" untuk berbagi pengalaman saat Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi dari pemerintahan militer.
Halaman Selanjutnya....