Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun Lebih

Dalam APBN KiTa (kinerja dan fakta) yang disampaikan Kemenkeu akhir pekan lalu menunjukkan rasio utang pemerintah sudah mencapai 38,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang tersebut jauh lebih besar dari akhir 2019 yang hanya 29,8 persen terhadap PDB.

Secara rinci, posisi utang per Desember 2020 itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 5.221,65 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 852,91 triliun rupiah. Untuk SBN terdiri dari SBN domestik atau berdenominasi rupiah sebesar 4.025,62 triliun rupiah dan SBN dalam valas sebesar 1.196,03 triliun rupiah.

Sementara untuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 11,97 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 840,94 triliun rupiah.

Sedangkan dari komposisi utang pemerintah pusat tersebut masih didominasi utang dalam bentuk SBN sebesar 85,96 persen. Kemenkeu dalam menjaga komposisi utang masih berpatokan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah 60 persen terhadap PDB.

Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskanya perlunya langkah extraordinary untuk mengerem penarikan utang. "Pemerintah bisa mengambil langkah luar biasa untuk mengoptimalkan penagihan piutang seperti hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jangan setengah hati," kata Badiul. n ers/E-9