Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pengelolaan Pinjaman

Utang Luar Negeri RI per April 2020 Capai US$400,2 Miliar

Foto : Istimewa

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko

A   A   A   Pengaturan Font

Semantara itu, trend perlambatan utang luar negeri swasta masih berlanjut di mana pada akhir April 2020 tumbuh sebesar 4,2 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy). Perkembangan itu disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan di tengah stabilnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.

Pada akhir April 2020, ULN lembaga keuangan kata Onny terkontraksi 4,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sedikit meningkat dari 7,0 persen (yoy) pada Maret 2020 menjadi 7,3 persen (yoy) pada April 2020. Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Onny.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2020 sebesar 36,5 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 34,6 persen. Di samping itu, strukturnya tetap didominasi pinjaman berjangka panjang dengan pangsa 88,9 persen dari total utang luar negeri. Dalam rangka menjaga agar struktur utang tetap sehat, bank sentral dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Perannya pun terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.bud/E-9

Komentar

Komentar
()

Top