Utamakan Komitmen untuk Tekan Risiko AKI dan AKB

Setiap satu jam, ada dua ibu dan delapan Bayi Baru Lahir (Neonatal) meninggal di Indonesia, di mana kematian ibu dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan, padahal sebagian besar kematian Ibu dan bayi baru lahir dapat dicegah.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 15 per 1.000 kelahiran hidup (2017). Dengan angka ini, Indonesia masuk 10 negara dengan jumlah kematian ibu dan neonatal tertinggi di dunia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untung Suseno Sutarjo dalam Konferensi Pers USAID Jalin & Kemenkes 'Upaya Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir' menjelaskan sudah banyak intervensi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia mulai di tingkat masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan di tingkat primer dan rumah sakit, memperkuat jejaring rujukan, meningkatkan akses serta pembiayaan jaminan kesehatan, namun hasil yang dicapai beIum optimal. "Padahal penurunan AKI dan AKB sudah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 serta target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030," terangnya di Jakarta, belum lama ini.

Untuk memperkuat capaian target itu, Kemenkes bekerjasama dengan USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika) untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Langkah ini diambil dengan harapan dapat menyelaraskan pandangan soal AKI dan AKB, perlu diketahui layanan kesehatan yang berkualitas memang dapat berkontribusi menurunkan risiko kematian ibu dan bayi baru lahir, namun upaya untuk menekan penurunan kematian ibu dan bayi lahir memerlukan kontribusi dari semua pihak.

Dalam lima tahun mendatang, dengan komitmen senilai 55 juta dolar AS, Program USAlD Jalin akan menyatukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, baik pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dunia usaha, masyarakat madani, akademisi, dan media massa.

Di tahun pertama ini, Jalin bekerja di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi baru melalui co-creation. "Di mana kita menentukan bersama permasalahan yang akan di atasi dengan solusi yang berkelanjutan dan berskala luas, melalui kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak. Bersama-sama kita akan memobilisasi potensi sumber daya dalam negeri demi tersedianya layanan kesehatan yang makin efisien dan bermutu bagi ibu dan bayi," ujar Ryan Washburn, Pelaksana Tugas Direktur USAID.

Sudah 20 tahun lebih Indonesia dan Amerika Serikat bekerja bersama untuk mengatasi permasalahan terkait kesehatan ibu dan bayi. Semua upaya tersebut telah dimanfaatkan untuk perencanaan program USAID Jalin, guna berkontribusi terhadap pengurangan kematian ibu dan bayi baru lahir, serta mencapai target kesehatan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 untuk Indonesia.

Dibutuhkan Edukasi

Kematian ibu dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan, maupun pasca-persalinan. Dalam setiap tahap pada proses kehamilan sampai pasca-persalinan, seorang ibu memiliki risiko meninggal. Studi tindak lanjut sensus penduduk 2010 menyebutkan bahwa kasus kematian ibu terbesar terjadi pada masa pasca persalinan (57 persen), diikuti pada masa kehamilan (22 persen), dan saat melahirkan (15 persen).

Perlu diketahui sebagian besar AKI dan AKB dapat dicegah, penyebab utama risiko kematian ini menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes, Eni Agustina, ialah tekanan darah tinggi (hipertensi) dalam kehamilan (32 persen) serta pendarahan setelah persalinan (20 persen). Ada juga penyebab lain oleh penyakit tidak menular seperti jantung atau gula darah.

"Namun yang perlu kita soroti juga penyebab tingginya AKI dan AKB dari perkawinan dan melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun masih merupakan awal permasalahan kesehatan pada perempuan di Indonesia," ungkapnya.

Angka kematian ibu di bawah usia 20 tahun mencapai 6 persen, sedangkan di atas usia 35 tahun mencapai 25 persen. Angka tertinggi kematian dalam kasus ini terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten dan Sulawesi Selatan. ima/R-1

Peningkatan Kualitas Layanan

Kemudian layanan kesehatan yang berkualitas dapat berkontribusi menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Sebanyak 60 persen kematian ibu dan 78 persen kematian bayi terjadi di fasilitas kesehatan. Kondisi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan, dalam setiap tahap, sejak dari pemeriksaan kehamilan, layanan persalinan, sampai pasca persalinan.

Saat ini, hanya 21 persen rumah sakit umum yang memenuhi standar layanan obstetrik dasar. Untuk layanan kesehatan primer, hanya 31 persen puskesmas dan kurang dari 10 persen layanan kesehatan swasta yang memenuhi seluruh kriteria untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan yang komprehensif sesuai standar. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam kehamilan yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi.

Lalu dari faktor dokternya juga menjadi masalah di daerah. "Masih ada dokter yang menilai persalinan itu tugas bidan. Dokter hanya rujukan saja bahkan ada yang tidak mau membantu persalinan," cetus Eni.

Upaya penurunan kematian ibu dan neonatal memerlukan kontribusi dari semua pihak. Sebesar 60 persen masalah dalam bidang kesehatan dapat diselesaikan dengan perbaikan di sektor non-kesehatan.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya kontribusi seluruh sektor terkait dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi. Sebagai contoh, optimalisasi sistem rujukan hanya dapat dicapai dengan perbaikan sistem transportasi dan komunikasi, yang perlu didukung oleh sektor non-kesehatan.

Eni juga menegaskan beberapa pemerintah daerah sudah fokus untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Daerah tersebut di antaranya Yogyakarta, Bali, Kulonprogo, Tangerang, Karawang, Bantaeng, Aceh, dan Gorontalo. Dia berharap dengan diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah pusat dapat memasukan pelayanan persalinan menjadi indikator pemerintah daerah yang baik. "Kami berharap sekali Kementerian Dalam Negeri menjadikan ini standar komitmen pemerintah daerah. Rencananya 2019 ini akan menjadi indikator standar komitmen daerah," tandasnya. ima/R-1