Usut Tuntas Penyelewengan Anggaran di Papua

JAKARTA - Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas penyimpangan pengelolaan anggaran di Papua. Terlebih lagi, terhadap pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) yang diduga kuat banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih itu, baik di tingkat Pemprov maupun pemerintah kabupaten/ kota.

Selama ini, ratusan triliun rupiah dana otsus disalurkan ke Papua. Namun, masalah kemiskinan tak kunjung teratasi, bahkan hingga kini Papua tetap menjadi provinsi termiskin.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua, Sarlens LS Ayatanoi. Dia mengatakan banyak kabupaten di Papua terjadi penyimpangan penggunaan dana otsus. Bahkan, banyak pejabat partai-partai politik yang memanfaatkan uang otsus untuk kepentingan membesarkan partainya.

"Kami meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan tugasnya hingga tuntas, sehingga ke depan, kasus yang sama tidak lagi dilakukan para pemimpin Papua pengganti Lukas (gubernur Papua)," tegasnya melalui keterangannya, Jumat (11/11).

Jika ditelusuri lebih jauh, terangnya, sebenarnya bukan Lukas saja yang melakukan penyelewengan anggaran. "Ada banyak kasus (korupsi) yang lahir juga di daerah-daerah yang perlu diselesaikan. Di kabupaten-kabupaten terlalu banyak kasus yang ada, perlu KPK turun tangan untuk menyelesaikan," ujar Sarlens.

Lebih lanjut, pihaknya mendukung penuh upaya KPK yang selama sepekan ini melaksanakan tugas konstitusionalnya di Bumi Cenderawasih. Lembaga antirasuah itu telah memeriksa Lukas sebagai tersangka serta menggeledah beberapa rumah dan kantor swasta di sekitar Jayapura.