Usut Tuntas Penyalahgunaan APBD

JAKARTA - Semua bentuk penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus ditindak tegas. Tujuannya agar pembangunan bisa lebih lancar dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait korupsi APBD ini, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Papua Daniel Toto menyebutkan, masih banyak kasus korupsi di Papua yang belum ditangani secara serius oleh penegak hukum. Hal ini, bisa menjadi preseden buruk, dan justru membuka bagi para pejabat daerah di Papua dan kroni-kroninya semakin leluasa menyelewengkan anggaran pembangunan.

"Kasus Lukas Enembe (Gubernur Papua) itu terang benderang di mata masyarakat, bahkan masyarakat awam pun mengetahui bahwa benar-benar ada terjadi satu tindakan penyalahgunaan keuangan daerah. Di mana keuangan daerah (seyogyanya) dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi kalau kita amati dengan baik, keuangan daerah tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya," ungkap Daniel melalui keterangannya, Senin (5/12).

Karenanya Daniel meminta KPK lebih serius mendalami kasus-kasus penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan di wilayah Papua. Karena, sudah menjadi perbincangan publik bahwa program Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama 20 tahun (Otsus jilid satu) gagal. Salah satu penyebabnya adalah perilaku koruptif di kalangan para pejabat daerah yang mengelola dana Otsus tersebut.