Usai Diusir dan Ditolak Massa Aksi Kamisan, Begini Respon Moeldoko

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko diusir dan ditolak massa saat peserta Aksi Kamisan menggelar unjuk rasa di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11).

Moeldoko akhirnya buka suara mengenai insiden itu. Ia mengatakan kehadirannya di aksi itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM).

"Kenapa saya datang? Itulah sebuah wujud, kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan," kata Moeldoko dalam rekaman video yang dibagikan Kantor Staf Presiden, Jumat (19/11).

Mantan Panglima TNI itu datang untuk melihat spanduk yang dipampang massa Aksi Kamisan. Ia mengaku menyempatkan waktu untuk mendengar aspirasi peserta Aksi Kamisan tersebut di sela-sela festival HAM. Moeldoko juga menjelaskan telah berupaya untuk melakukan dialog dengan orang-orang yang berdemonstrasi tersebut.

Namun upaya tersebut gagal, Moeldoko langsung ditolak dan diusir oleh peserta Aksi Kamisan.

"Para pelanggar HAM tidak boleh bicara HAM!," serunya.

Mereka tak henti-hentinya menyuruh Moeldoko untuk segera meninggalkan arena.

"Saya menghormati dan menghargai apa yang sudah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," ucap Moeldoko.

Moeldoko menegaskan pemerintah tidak lari dari persoalan HAM. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak antikritik. Ia menilai pemerintah selalu melakukan inovasi untuk menjamin hak asasi warga negara di masa mendatang.

"Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik," tegasnya.

Sebagai informasi, massa Aksi Kamisan Semarang mengunggah video aksi di depan Hotel Paragon, Kamis (18/11). Dalam video itu, mereka mengusir KSP Moeldoko dan sejumlah pejabat yang datang.

Massa aksi kecewa terhadap pemerintah yang mengabaikan persoalan HAM selama ini. Mereka enggan memberi panggung bagi orang-orang yang tidak menyelesaikan persoalan HAM meski punya kewenangan untuk melakukannya.

Massa menganggap aksi tersebut merupakan upaya dalam mengkritisi penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang dianggap memberikan panggung bagi para pelanggar HAM.