UPNVJ Teken Nota Kesepahaman dengan Inspektorat Jendral DPR

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPVNJ) baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Inspektorat Jenderal DPR.Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR.

Mengutip keterangan tertulis Humas UPNVJ yang diterima Koran Jakarta, Selasa (16/11), penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri Rektor Erna Hernawati. Nota kesepahaman yang ditandatanganiterkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan Inspektorat Jendral DPR bersama dengan enam unsur lainnya, yakni Universitas Pertamina, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Lembaga Certified Mitigation in Procurement (CMiP) dan Harian Ekonomi Neraca.

"Acara penandatanganan nota kesepahaman berbarengan dengan seminar nasional bertajuk Pencegahan Permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa," kata Humas UPNVJ.

Jubaedah, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNVJ, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta pendirian asosiasi Certified Mitigation in Procurement (CMiP).

"Ada pun tujuan berdirinya Asosiasi CMiP adalah sebagai wadah tempat pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi bagi setiap insan yang ingin memiliki Certified Mitigation in Procurement serta Lembaga yang memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan mutu CMiP," katanya.

Jubaedah menambahkan, dengan adanya Asosiasi CMiP diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi atau mencegah permasalahan di bidang pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Sekjen DPR,Indra Iskandar mengatakan langkah yang diambil Sekretariat Jenderal DPR ini merupakan salah satu bentuk perjuangan di masa kini.

"Kami berusaha ikut berjuang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kontribusi dan memberikan solusi melalui serangkaian kegiatan untuk mencegah permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa," katanya.

Indra juga mengatakan, dengan adanya asosiasi CMIP ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi dan mencegah permasalahan di bidang pengadaan barang dan jasa. Indra juga berharap setelah komitmen melalui pendirian asosiasi nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Asosiasi dan lembaga penelitian yang dimaksud adalah asosiasi CMIP yang nantinya diharapkan dapat dikelola secara professional dan akuntabel serta membawa juga misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat seperti misalnya memberikan pelatihan-pelatihan tanpa biaya atau gratis," katanya.